Daftar Donatur Palestina
“Seperti ambil gampangnya saja dengan menaikkan harga BBM. Kesalahan dalam pengelolaan & pengawasan kok dibebankan ke masyarakat?” kata Mardani melalui keterangan tertulisnya.
Mardani menjelaskan pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi pembengkakan kompensasi subsidi dan energi dengan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM.
Pasalnya, Mardani menyebut masalah kenaikan BBM didorong faktor penyaluran subsidi energi yang belum tepat sasaran atau lebih dari 70 persen subsidi dinikmati masyarakat yang tidak berhak.
Mardani meyakini seharusnya pemerintah bisa melakukan relokasi anggaran dan menunda sejumlah proyek infrastruktur untuk menambal subsidi energi.
“Ada opsi lain yang sebenarnya dimiliki pemerintah, yakni melakukan realokasi anggaran untuk pos-pos anggaran yang tidak mendesak. Contoh proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda pembangunannya,” ujarnya.
“Tapi pemerintah lebih mementingkan IKN & kereta cepat ketimbang bantu masyarakat,” lanjut Mardani.
Tak hanya itu, Mardani juga menekankan bahwa subsidi energi tidak sepenuhnya tersalurkan ke rakyat miskin, melainkan sebagian ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Perlu dilihat definisi subsidi sebesar 502T yang disinyalir oleh ahli sebagai hoaks karena nyatanya hanya 69,8T (dari klaim 502,4T),” ungkapnya.
Mardani pun menilai pemerintah lebih baik mendorong pembenahan hulu-hilir migas oleh PT Pertamina sebagai solusi alternatif terkait pembengkakan subsidi energi.
“Tak hanya dengan menaikkan harga BBM yang langsung berimbas ke masyarakat kecil,” pungkasnya.
