Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pemerintah diminta segera menyiapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resesi ekonomi dunia pada 2023.
Anggota DPR RI Irwan mengatakan, pemerintah harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, pastikan hidup rakyat terlindungi dan juga sejahtera.
“Ancaman resesi dunia di depan mata. Jika pemerintah ceroboh, tidak responsif dan adaptif, perekonomian Indonesia bisa tidak selamat, dan rakyat yang akan menderita,” kata Irwan, Kamis (20/10/2022).
Menurut Irwan, masyarakat saat ini sudah banyak yang kesulitan akibat naiknya harga-harga, yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilannya.
“Makan dari uang tabungan, yang tidak punya tabungan makan dari ngutang. Tahun depan dunia terancam resesi, semoga negara hadir dan lindungi rakyat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut Irwan menyampaikan, dalam tiga tahun ini pemerintah lebih sibuk belanja semen, batu, pasir, besi untuk bangun infrastruktur fisik yang terbukti tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik.
“Pemerintah gagal membahagiakan rakyat dengan kehidupan lebih baik. Jangankan makan enak. Bisa makan saja sudah syukur. Kemiskinan bertambah, pengangguran dimana-mana,” ujarnya.
“Subsidi untuk rakyat dihapus tetapi untuk beli semen, batu, pasir, besi dan lain-lain selalu ada,” sambung Irwan.
Siapkan Strategi
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengaku telah menyiapkan strategi kebijakan fiskal pada tahun depan agar siap menghadapi ancaman resesi ekonomi global.
Namun, ancaman resesi pada 2023 nampaknya akan menekan laju ekspor Indonesia, sehingga pemerintah tetap mewaspadainya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekspor Indonesia akan terpengaruh apabila ekonomi dunia jatuh dalam resesi.
Selain itu, kata Sri Mulyani, pertahanan dalam negeri juga akan terus dilindungi.
“Misalnya saja konsumsi masyarakat,” tutur Sri Mulyani dalam Seminar Nasional dan Konferensi tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan, yang dikutip dari Kontan.
Menurut Sri Mulyani penting menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi ketika perekonomian global mengancam.
Di sisi lain, dia memastikan belanja pemerintah akan selektif karena adanya exposure pengetatan likuiditas serta kenaikan dolar AS.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang akan mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2023 kembali ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Risiko lain yang akan diwaspadai adalah tekanan inflasi. Menurutnya inflasi yang melonjak tinggi disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas, dan juga pelemahan rupiah yang akhirnya memicu kenaikan harga yang disebut imported inflation.
Kemudian, pemerintah juga akan terus mewaspadai geopolitik Rusia dan Ukraina yang tak berkesudahan, yang bisa menyebabkan gangguan suplai serta potensi moderasi harga komoditas dan pengetatan moneter yang agresif.
Genjot Konsumsi Domestik
Peneliti Ekonomi Senior Chatib Basri mengatakan menjaga permintaan domestik bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap meningkat positif.
“Jadi selama permintaan domestiknya dijaga maka sebetulnya efek dari global itu bisa dimanage,” ujar Chatib.
Untuk itu, Mantan Menteri Keuangan ini menyebut, pemberian bantuan sosial kepada rakyat miskin seperti dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi sangat penting.
Pasalnya masyarakat miskin yang menerima bantuan tersebut akan langsung membelanjakan uangnya sehingga perekonomian bisa berjalan. Hal ini mungkin berbeda dengan kelompok kaya yang akan menyimpan uangnya.
“Kalau anda berikan uang kepada kelompok kaya yang terjadi uangnya ditabung, tapi kalau kelompok miskin itu begitu dia dapat uang kan langsung beli makanan di warteg segala macam, kalau ada permintaan terhadap makanan di warteg atau UMKM maka aktivitas ekonominya akan jalan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Chatib mengatakan bahwa negara yang memiliki porsi pasar domestik yang besar akan relatif aman dari efek rambatan perlambatan ekonomi ataupun resesi global.
Sehingga negara seperti Singapura yang tidak memiliki pasar domestik yang luas maka diperkirakan akan mengalami resesi di tahun depan.
“Ini yang tidak terjadi di Singapura, Singapura ngak ada pasar domestik, orang negaranya sebesar Kebayoran, karena itu mereka sangat tergantung (ekspor) terlihat rasio dari ekspor PDB-nya itu 200 persen” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews
