Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta – Gubernur Ridwan Kamil mengkritisi pengembangan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, sebagai kota yang baru IKN yang bakal bernama Nusantara itu berpotensi jadi kota sepi.
Hal itu akan terjadi apabila IKN tak bisa menarik banyak populasi dan hanya mengandalkan PNS sebagai populasi utama di IKN.
Otorita IKN pun buka suara soal kritik Ridwan Kamil. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi, Tim Transisi IKN Sidik Pramono menyatakan ibu kota baru dirancang sebagai kota yang utuh. Dia menegaskan pembangunan IKN dilakukan bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Pernah disampaikan Pak Presiden berkali-kali ini kan nggak hanya memindahkan pusat pemerintahan tapi benar-benar bangun sebuah kota utuh yang punya visi kota dunia untuk semua. Dan di situ juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, simbol identitas bangsa,” ungkap Sidik dilansir dari laman detikcom, Minggu (23/10/2022).
“Cuma apa yang disampaikan kang Emil tentu akan jadi perhatian dan concern kita,” katanya.
Sidik mengatakan pembangunan IKN tidak dilakukan dalam jangka pendek, namun jangka panjang sampai 2045. Sampai saat ini mungkin pembangunan IKN baru fokus hanya untuk membangun kantor pemerintahan, namun ke depannya masih banyak komponen yang akan dibangun. Termasuk daerah komersial, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan.
“Di tahap awal pun meskipun ini berfokus di kawasan pusat pemerintahan, tapi di perencanaannya ini punya kota yang ada ekosistem utuh. Bukan cuma perkantoran pemerintahan di situ bakal ada fasilitas kesehatan, sosial, pendidikan dan lain-lain,” papar Sidik.
Tidak Cuma PNS yang Akan Pindah
Dia juga menyoroti pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut IKN hanya akan diisi PNS sebagai populasi utama. Menurutnya, IKN tidak hanya akan ditinggali oleh PNS saja.
Sampai saat ini pun sudah banyak sekali penduduk lokal di kawasan yang bakal menjadi IKN, misalnya di sekitar kawasan Semboja dan Sepaku. Nantinya, penduduk-penduduk di kawasan itu bakal menjadi warga IKN juga.
“Masa isinya PNS semua nggak lah, ini kan kota hidup. Bukan pindahkan pemerintah aja ya. Tentu ada tahapnya saja. Kan Nusantara itu bukan wilayah kosong sama sekali, kan masih ada dari Sepaku Semboja itu dia akan diakui sebagai penduduk IKN juga kan,” ujar Sidik.
Pihaknya pun saat ini aktif memberikan pelatihan dan juga mengajak penduduk lokal untuk berkontribusi pada pembangunan dan juga pengembangan IKN Nusantara.
“Udah banyak pelatihan dan kegiatan kok, supaya mereka nggak tertinggal saat pembangunan IKN ini, mereka akan menjadi warga IKN yang berdaya dan bisa kontribusi dan mengambil manfaat dari pembangunan ini,” kata Sidik.
Di sisi lain, pola pengembangan IKN nantinya memiliki prinsip pembangunan 3 kota. Balikpapan dan Samarinda bakal menjadi mitra pembangunan ekonomi IKN Nusantara. Potensi ekonomi tersebut dinilai Sidik dapat membuat IKN menjadi kota yang ramai dan hidup.
“Ini juga kan konsepnya pembangunan 3 kota, akan berikan manfaat ke daerah mitra. Saat ini juga penduduk di wilayah eksisting itu akan bergerak maju seiring pembangunan IKN Nusantara,” ungkap Sidik.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai IKN yang nantinya bernama Nusantara bisa terancam jadi kota yang sepi. Ancaman itu bisa terjadi apabila IKN tidak bisa menarik populasi masuk ke dalam kota dan hanya mengandalkan pegawai pemerintahan sebagai populasi utamanya.
“IKN its a long term (project), sebuah PR besar. Karena gimana attract populasi pindah ke sana its a challenge,” ujar Ridwan Kamil dalam diskusi Synergy Ngopi dengan Jababeka di President University, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (21/10/2022).
Menurutnya apabila IKN hanya diisi oleh PNS maka akan sangat sulit sekali kawasan itu sukses menjadi sebuah kota yang sukses dan hidup.
“Jadi yang akan bapak ibu lihat 10 tahun ke depan hanya populasi PNS aja, being a city, menjadi kota tidak bisa. Harus ada informality-nya, harus ada non government population-nya,” kata Ridwan Kamil.
