Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – JAKARTA – Direktur eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyatakan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta politik identitas dihentikan patut diapresiasi.
Dia juga menyebutkan sikap itu perlu dicermati oleh semua pihak.
“Sikap PBNU menyetop politik identitas layak diapresiasi sekaligus dicermati. Politik dan ekspresi identitas adalah bagian dari hak politik dalam konsep dan konteks HAM,” kata Sholeh Basyari dalam keterangannya dilansir dari laman JPNN.com, Minggu (6/10)
Dia menyebutkan tugas dan wewenang negara adalah menjamin, menghormati, dan melindungi hak politik warganya.
“Pemerintah hanya boleh intervensi apabila politik identitas menyerang ideologi nasional. Negara, apalagi kelompok kekuatan sosial kemasyarakatan, tidak boleh mengintervensi politik identitas kelompok lain,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat.
Hal itu disampaikan menanggapi Aksi 411 kemarin dan rencana Reuni 212.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya.
“Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas,” kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya, Sabtu (5/11).
