Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – PENANGKAPAN terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati adalah puncak gunung es dari sengkarut penanganan perkara di Mahkamah Agung.
Setelah Dimyati, ketua kamar pidana Mahkamah Agung Gazalba Saleh turut ditetapkan tersangka. Rentetan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (“OTT”) dengan penetapan tersangka Gazalba adalah rangkaian peristiwa yang berbeda.
Keduanya, sama-sama memainkan peran sebagai hakim Agung yang menerima suap dalam perkara yang berbeda dengan modus yang sama.
Rentetan peristiwa ini harus dilihat sebagai akumulasi “kebusukan” lembaga peradilan, mulai dari tingkat tertinggi hingga sampai yang paling bawah, diduga telah memainkan praktik jual beli perkara.
Penangan perkara oleh Mahkamah Agung memang berpotensi menjadi celah “main mata” para hakim sebelum memberikan putusan atas suatu perkara.
Video Rekomendasi
Sebab dalam penanganan perkara di MA tertutup dari pengawasan publik dan jauh dari pengawasan lembaga lain seperti Komisi Yudisial. Memang ada pengawasan internal MA, namun hanya sekadar pengawasan teknis.
Lebih jauh KPK telah melakukan upaya penggeledehan terhadap ruangan-ruangan yang diduga berkaitan dengan peristiwa pidana korupsi.
Seperti penggeledahan terhadap ruangan Sekretaris Jenderal MA. Tentu KPK melakukan penggeledahan karena ada petunjuk mengenai aliran dana suap di MA.
Apa sebenarnya penyebab utama dari korupsi di MA tersebut? Menurut saya, ada tiga persoalan utama yang perlu disoroti, yaitu:
Pertama, proses persidangan yang tertutup menjadi celah bagi hakim untuk “bermain” dalam memutuskan perkara.
Kedua, lemahnya sistem pengawasan dan penindakan terhadap hakim agung yang melanggar etik.
Ketiga, proses rekrutmen hakim yang tidak lagi melihat rekam jejak seseorang, sehingga orang seperti Dimiyati dapat lolos menjadi Hakim MA padahal memiliki cacat yang cukup membahayakan bagi peradilan.
Pengawasan terhadap hakim secara internal dilaksanakan oleh MA agar peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya dengan perpandangan pada asas peradilan yang sederhana dan berbiaya ringan.
Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Tentang Mahkamah Agung, pengawasan tertinggi penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan di bawah dalam menyelenggarkan kekuasaan kehakiman, pengawasan dalam pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, pengawasan internal perilaku hakim dilakukan oleh Mahkamah.
Lalu siapa yang mengawasi hakim agung? Pengawasan perilaku hakim dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) diberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan pedoman perilaku hakim.
Namun semenjak dibentuknya KY berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, hakim konstitusi maupun hakim agung selalu berupaya untuk melucuti kewenangan KY untuk mengawasi perilaku hakim.
Karena itu, efektivitas keberadaan KY sebagai pengawas memang tidak mendapatkan posisi yang strategis, bahkan tidak memiliki “power” dihadapan hakim agung, karena itu pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain lemahnya pengawasan, MA selalu menutup diri dalam hal perkara dan penanganan perkara yang mereka sidangkan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya jual beli putusan dalam setiap perkara yang masuk di MA.
Dalam proses rekrutmen hakim dilingkup MA, cukup memberikan kesan bahwa unsur politik lebih kental daripada mencari orang-orang yang benar-benar profesional untuk diangkat menjadi hakim. Hal ini tidak terlepas dari proses seleksi hakim yang jauh dari penilaian publik.
Institusionalisasi korupsi di MA
Para pembaca dan orang yang belajar hukum tahu, bahwa dalam penanganan perkara yang masuk di meja hakim agung pasti akan ditangani minimal tiga orang hakim.
Setiap kamar hukum di MA memiliki hakim yang telah ditetapkan, jumlahnya bervariasi dalam tiap-tiap kamar itu.
