Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Jusuf Kalla mengatakan bahwa satu dari tiga wajah KAHMI adalah pengusaha.
“Anggota KAHMI, pada dasarnya memiliki tiga wajah atau tiga profesi,” papar JK sapaannya dalam Munas III HIPKA di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (6/12).
Tiga wajah yang dimaksud JK adalah mengenai anggota KAHMI yang memiliki tiga profesi.
Wajah pertama yang dimaksud JK adalah profesi sebagai seorang akademisi.
KAHMI yang beranggotakan alumni HMI, berisikan orang-orang yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi.
Untuk itu, anggota KAHMI yang merupakan akademisi, sudah pasti merupakan sosok yang memiliki intelektual.
“Karena alumni dari universitas, mereka harus berpikir, secara cendikiawan intelektual,” ungkap JK.
Wajah berikutnya adalah seorang politisi atau birokrat.
Banyak anggota KAHMI yang terlibat di dalam sistem kerja pemerintahan.
Alasannya adalah karena KAHMI memiliki banyak keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dalam pemerintah.
“Karena itulah keterlibatan KAHMI dalam membantu pemerintah,” ucap JK.
Wajah terakhir anggota KAHMI adalah sebagai seorang pengusaha.
Selain membantu bangsa melalui kebijakan, keterlibatannya juga aktif dalam membangun inovasi.
Pengusaha merupakan sosok yang bertanggungjawab untuk membuat suatu inovasi.
Pengusaha merupakan sosok yang bertanggungjawab untuk membuat suatu inovasi.
Melalui inovasi maka bangsa Indonesia akan semakin terbantukan.
“Tujuan mendasar kita adalah sebagai pencipta dan pengabdi. Pencipta untuk membuat inovasi dan mengabdikannya untuk bangsa Indonesia,” tutur JK.
Namun JK mengimbau agar anggota KAHMI untuk lebih banyak terjun sebagai pengusaha.
“Mari kita bersama sama bukan hanya berpikir politik dan birokrasi tapi juga mari sebagian dari kita untuk terjun ke ekonomi (dunia usaha),” kata JK.
Hal itu dimaksudkan JK agar perekonomian umat Islam bangkit dan tidak terjadi kesenjangan antar umat beragama.
Mengingat Indonesia sebagai negara mayoritas Islam namun perekonomiannya dikuasai oleh mereka yang bukan agama Islam.
Menurut JK, kesenjangan ekonomi antara non Islam dan Islam tersebut dapat menyulut konflik antar umat beragama akibat kecemburuan ekonomi.
JK berharap KAHMI melalui HIPKA bisa mengambil peran tersebut demi menghindari masalah sosial akibat kesenjangan ekonomi di kemudian hari.
“Apabila ada gap yang terlalu jauh ini akan menyebabkan masalah sosial di kemudian hari. Ini yang harus kita hindari,” ujar JK.
Sumber: apahabar
