Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang juga Anggota Dewan Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Anwar Abbas pasang badan untuk Bupati Meranti Muhammad Adil.
Anwar meminta agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak melihat kritik pedas dari bupati Meranti sebagai pembangkangan. “Kata-kata pedas yang dikeluarkan bupati Meranti kepada pihak Kemenkeu jangan dilihat sebagai sebuah ‘pembangkangan’. Tapi jadikan sebagai dasar untuk mengoreksi sistem kerja Kemenkeu,” kata Anwar, Selasa (13/12).
Lebih lanjut, Abbas mengatakan bahwa Adil hanya ingin mengetahui mekanisme pembagian DBH berdasarkan asumsi harga minyak yang diterima oleh Kabupaten Meranti.
“Yang ingin diketahui oleh sang bupati, asumsi harga minyak yang mana yang dipergunakan untuk menentukan besaran dana bagi hasil bagi Kabupaten Meranti. Apakah US$60, atau US$80 atau US$100 seperti yang disampaikan presiden?” ujarnya.
Kemudian, Abbas meminta agar proses komunikasi berjalan secara transparan agar hal yang serupa tak terjadi lagi. Abbas menambahkan proses yang transparan juga sebagai pendukung hidup masyarakat yang damai dan sejahtera.
“Jadi, memang ada beberapa pertanyaan yang mengganggu diri sang bupati. Dan hal ini tentu sangat penting dia sampaikan karena salah satu tugasnya yaitu menyejahterakan rakyat. Sementara jumlah orang miskin di daerahnya termasuk terbanyak dan tertinggi se-Provinsi Riau,” katanya.
Sebelumnya, bupati Meranti menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Pernyataan itu keluar akibat kekesalannya terhadap Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12).
Adil merasa pembagian dana bagi hasil (DBH) migas di daerahnya tidak ada kejelasan. Ia menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel.
Namun, pada tahun ini DBH yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia lalu mendesak agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.
Sumber: jatimtimes
