Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, merespons pernyataan Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil, yang memprotes ihwal kecilnya dana bagi hasil yang diterima wilayahnya. Dia menilai pernyataan Adil itu tak etis namun juga meminta pemerintah pusat untuk tak tutup mata.
“Sebagai kepala daerah harus menghormati tatanan dasar bernegara. Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis,” kata Masinton saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).
Protes Bupati Meranti
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil, mengajukan protes keras kepada Kementerian Keuangan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau. Dia mengajukan protes karena menilai dana bagi hasil migas yang diterima wilayahnya dari pemerintah pusat sangat kecil.
Dia menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memproduksi delapan ribu barel minyak bumi setiap harinya. Tetapi wilayah yang dia pimpin hanya mendapatkan dana bagi hasil yang sangat kecil.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut pun sempat menantang Kementerian Keuangan untuk membuka data soal DBH migas tersebut. Akan tetapi pihak Kemenkeu hanya mau berdiskusi secara daring. Adil pun lantas menyebut Kementerian Keuangan diisi oleh setan dan iblis.
Adil juga turut meminta pemerintah pusat untuk menyerahkan Meranti ke negara sebelah. Bahkan, dia menyatakan siap mengangkat senjata.
Pernyataan Adil dinilai tak etis
Masinton menilai permintaan Muhammad Adil agar pemerintah menyerahkan wilayah itu negara tetangga dan angkat senjata sangat tidak etis. Bahkan, kata dia, pernyataan Adil cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang pernah dia ucapkan.
Dia menyebut upaya Adil menyuarakan aspirasi daerahnya tidak menjadi soal. Kendati demikian, ia meminta upaya ini ditunaikan tanpa merusak tatanan dasar bernegara.
Selain mengkritik Adil, Masinton juga meminta pemerintah pusat tidak menutup mata. Dia menyebut pengalokasian dana bagi hasil hendaknya dilangsungkan seobjektif mungkin.
“Tinggal dihitung saja pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran dana bagi hasil, dan sebagainya, itu dilakukan seobjektif mungkin. Pemerintah pusat tentu jangan menutup mata,” kata dia.
Minta Mendagri Tito Karnavian bertindak
Masinton pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut merespon pernyataan Bupati Meranti tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran sumpah jabatan, kata dia, maka Adil bisa diberhentikan.
“Menurut saya Mendagri harus merespon itu. Kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran, bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana ya,” ujarnya.
Pihak Kementerian Keuangan pun telah merespon ucapan Bupati Meranti itu. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dana bagi hasil yang besar bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Tahun ini saja, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. atau 4 kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meranti yang sebesar Rp 222 miliar.
Sumber: Tempo
