Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang dan Ukhuwah yang juga Anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Cholil Nafis meminta agar BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) tak sekadar menaikkan biaya haji, namun juga menghapus subsidinya.
Sebelumnya, BPKH menyebut bahwa terdapat penyesuaian rencana biaya operasional haji, karena terdapat kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi.
“Jadi bukan karena pengelolaan dana hajinya tidak benar tapi itu realitas di lapangan yang tidak bisa kita hindari karena biaya-biaya semuanya meningkat,” kata anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf di sela acara “Sosialisasi BPIH 1443 H dan Keuangan Haji”.
Menurut Amri, berdasarkan situasi terakhir biaya haji semakin meningkat lantaran Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan khusus terkait biaya pelayanan masyair atau biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Biaya tersebut meningkat dari semula sebesar 1.531 riyal per jamaah menjadi 5.656,87 riyal atau setara Rp 21,98 juta per jamaah.
“Supaya masyarakat paham dan kemudian nanti kalau pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian terhadap setoran awal (BPIH) dan setoran lunas, masyarakat tidak kaget,” kata dia.
Sebagai perbandingan, pada 2022 besaran BPIH sejatinya mencapai Rp 97,9 juta per orang, sementara yang harus dibayar atau dilunasi jamaah hanya Rp 39,89 juta. Dengan demikian, besaran subsidi untuk biaya haji yang diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH mencapai Rp 58,03 juta atau 59 persen untuk satu orang.
“Jadi yang dibayarkan jamaah Rp 39 juta itu sebetulnya hanya cukup untuk biaya penerbangan sebesar 30,2 persen, biaya hidup 5,8 persen, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah 3,5 persen, dan visa jamaah 1,1 persen,” kata dia dikutip dari Republika.
Menanggapi hal ini, Cholil Nafis meminta agar subsidi haji dihilangkan, karena haji merupakan ibadah bagi orang yang mampu, sehingga jemaah harus membayar sesuai harga asli.
sumber: newsworthy
