Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kini jadi bintang. Ia diramalkan bakal sukses menjadi Presiden Indonesia menggantikan Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi.
Ramalan jadi presiden itu menyeruak menyusul tersebarnya skema tentang duet calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung Partai Gerindra.
Skema itu tersebar, menyusul wacana akan segera berkoalisinya Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
Wacana itu juga dipicu oleh Perjanjian Batu Tulis part 3 yang disebut-sebut akan mengusung duet Prabowo Subianto – Puan Maharani atau Prabowo – Ganjar Pranowo.
Dua kemungkinan pasangan capres – cawapres tersebut nantinya akan diusung oleh koalisi akbar PDIP dan Partai Gerindra untuk Indonesia maju.
Jika koalisi PDIP – Gerindra ini benar-benar terealisir maka dua partai itu punya 206 kursi parlemen atau 35,82 persen kursi di DPR RI.
Jumlah tersebt tentunya telah melampaui 20 persen persyaratan untuk mencalonkan dan mengusung capres -cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.
Untuk diketahui, Perjanjian Batu Tulis merupakan kesepatakan antara PDIP – Gerindra pada Pilpres 2009.
Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menjadi calon wakil presiden.
Perjanjian ini tak berlanjut, lantaran Megawati – Prabowo kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.
Berikut perolehan suara dan kursi partai politik peserta pemilu 2019:
1. PDI-P: 128 kursi
Jumlah suara: 27.503.961 (19,33 persen)
2. Golkar: 85 kursi
Jumlah suara: 17.229.789 (12,31 persen)
3. Gerindra: 78 kursi
Jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen)
4. Nasdem: 59 kursi
Jumlah suara: 12.661.792 (9,05 persen)
5. PKB: 58 kursi
Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen)
6. Demokrat: 54 kursi
Jumlah suara: 10.876.057 (7,77 persen)
7. PKS: 50 kursi
Jumlah suara: 11.493.663 (8,21 persen)
8. PAN: 44 kursi
Jumlah suara: 9.572.623 (6,84 persen)
9. PPP: 19 kursi
Jumlah suara: 6.323.147 (4,52 persen)
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, Partai Gerindra akan mengambil keputusan politik yang paling berpotensi menguntungkan mereka pada Pemilu 2024.
Menurut dia, sekalipun langkah tersebut mengharuskan Gerindra meninggalkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan berkoalisi dengan partai lain, misalnya PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dan jajarannya tak akan ragu-ragu.
“Jika ada peluang mewujudkan skema koalisi besar Gerindra dengan PDI-P, PKB dianggap partai kelas dua,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis 15 Desember 2022.
Bagi Gerindra, kata Umam, meraih kemenangan dan mengantarkan Prabowo ke tampuk kekuasaan tertinggi RI-1 lewat Pilpres 2024 adalah harga mati.
Oleh karenanya, meski sudah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai calon presiden (capres), Prabowo masih menimbang-nimbang figur calon wakil presiden (cawapres) yang paling mungkin mendongkrak peluang kemenangannya.
Jika ada kesempatan, Gerindra diprediksi bakal berbesan dengan PDI-P melalui perjodohan Prabowo-Ganjar Pranowo atau Prabowo-Puan Maharani sebagai pasangan capres dan cawapres.
“Namun jika langkah mewujudkan skema koalisi besar mengalami hambatan, maka PKB akan menjadi pilihan terbaik Gerindra untuk maju di Pilpres 2024 mendatang,” ujarnya.
Dengan situasi tersebut, Umam menilai, harapan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, untuk berpasangan dengan Prabowo sebagai capres-cawapres 2024 bertepuk sebelah tangan.
Diduga, terjadi kebuntuan komunikasi yang serius dalam koalisi Gerindra-PKB terkait ini.
Muhaimin baru-baru ini soal seluruh koalisi partai politik rawan pecah pun dinilai sebagai isyarat rapuhnya kongsi antara Gerindra dengan PKB.
Umam menduga, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, kian kehilangan kepercayaan terhadap koalisi yang partainya bangun bersama parpol pimpinan Prabowo itu.
“Statement Cak Imin itu menunjukkan kian melemahnya kepercayaan politik atau political distrust dari PKB terhadap Gerindra.
Rapuhnya basis koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) semakin tampak nyata,” katanya. Menurut Umam, lewat pernyataannya Cak Imin ingin melempar kode keras sekaligus peringatan ke Gerindra, bahwa PKB bisa saja hengkang dari koalisi kapan pun mereka mau.
Sinyal ini sudah tampak sejak beberapa waktu lalu, ketika Imin melontarkan pernyataan hendak membentuk komposisi baru jika Prabowo berduet dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Rangkaian sinyal itu, lanjut Umam, menunjukkan bahwa Imin masih bersikukuh menjadi cawapres Prabowo pada pilpres mendatang.
“Bahwa jika memang skema koalisi KIR tidak bisa lagi membuka ruang negosiasi dan menghadirkan kepastian bagi rencana pencawapresan Cak Imin untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024, maka keputusan berpisah dari KIR merupakan sesuatu yang wajar,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.
Sebelumnya, Cak Imin mengatakan bahwa saat ini semua koalisi partai politik rawan pecah, termasuk koalisi Kebangkita Indonesia Raya besutan PKB dan Gerindra. Menurutnya, koalisi parpol benar-benar sudah pasti setelah pasangan capres-cawapres mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sama (rawan pecah), semua koalisi sebelum janur melengkung tanggal 25 November 2023, ya semuanya masih rawan,” kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022.
Setelah pernyataannya itu ramai, Imin kembali angkat bicara. Dia bilang, meski koalisi partai politik yang terbentuk kini rawan pecah, namun, dia yakin PKB akan tetap bekerja sama dengan Gerindra pada Pemilu 2024. Imin pun mengaku tak ada keretakan koalisinya dengan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.
“Ya enggak goyang. Cuma kan bisa jadi konstelasinya tergantung semuanya bareng-bareng kan gitu. Tapi saya enggak, enggak goyang. Tapi yang lain belum tentu,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Desember 2022. Adapun koalisi PKB dan Gerindra dideklarasikan pada pertengahan Agustus lalu.
Hingga kini, kerja sama kedua partai belum menetapkan nama capres dan cawapres. Namun, Prabowo telah mengumumkan kesiapannya menjadi capres 2024. Cak Imin pun berulang kali memyatakan keinginannya berkontestasi di panggung pilpres.
1. PDIP dan Gerindera sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.
2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih, mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan kepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial.
Esensi kesepakatan ini akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet. Berkaitan dengan penugasan pada butir 2 diatas, Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait.
Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindera untuk kemakmuran rakyat.
5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan presentase 50 persen dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50 persen dari pihak Prabowo Subianto.
6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dibentuk bersama-sama melibatkan kader-kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindera serta unsur-unsur masyarakat.
7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.
Sumber: Tribunnews
