Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Namanya mencuat dalam perseteruannya dengan sesama kader PDIP yang menjadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bambang Wuryanto yang dikenal dengan panggilan Bambang Pacul adalah Ketua Bappilu PDIP. Kelahiran Sukoharjo Jawa Tengah dan lulusan Teknik Kimia UGM. Anggota DPR ini sering menyuarakan aspirasi partai dengan mempersoalkan langkah politik Ganjar Pranowo yang dinilai “offside”.
“Cuma saya, Ganjar, ini sama-sama orang Jawa, orang Jawa itu harus ngerti karakter orang Jawa, gitu lho”, seru Bambang, maksudnya jangan mendahului Megawati Ketum PDIP. Teguran kepada Ganjar oleh Bambang Pacul menurutnya berdasarkan arahan tegas Ketum Megawati Soekarnoputri.
Bambang Wuryanto dipanggil Bambang Pacul karena menurutnya mengingatkan dirinya sebagai orang desa yang keluarganya adalah petani.
Ia menyindir dan menyebut langkah Ganjar soal pencapresannya sebagai celeng. “Adagium yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi di luar barisan ya celeng”, tegasnya.
Meski ia bersama Ganjar pernah melakukan salam komando di arena Rakernas PDIP namun hal itu tidak mengurangi perseteruan antara keduanya. Bambang Pacul sendiri menganggap salam komando adalah salam untuk siap menerima komando dari Ketum PDIP Megawati.
Terakhir, sebagai Ketua Bappilu PDIP Bambang menyatakan bahwa seluruh kader PDIP dilarang untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam pencapresan Pemilu 2024. Larangan ini menjadi sinyal bahwa memang sejak awal PDIP tidak memberi restu kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres. Suara Bambang adalah suara Ketum PDIP yang lebih kuat kecenderungannya untuk mencalonkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Capres.
Semua pihak mengetahui bahwa Ganjar Pranowo adalah figur yang digadang-gadang untuk menjadi Capres boneka atau kepanjangan tangan dari Presiden Jokowi.
Sebelumnya kader PDIP lain Masinton Pasaribu pernah menyatakan tiga skenario Jokowi dalam kaitan dengan kursi kepresidenan yaitu menjabat tiga periode, memperpanjang masa jabatan atau mengajukan calon boneka sebagai kepanjangan tangan.
PDIP tentu tidak menyetujui ketiga skenario Jokowi tersebut. Tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan adalah inkonstitusional. Di samping MPR telah menyatakan tidak akan melakukan Amandemen atas UUD 1945, juga rakyat dipastikan akan menentang skenario ini. Jokowi harus berhenti selambat-lambatnya tahun 2024.
Ketiga skenario Jokowi yang ditentang PDIP menunjukkan PDIP memang sedang berseberangan dengan Jokowi. Megawati sebagai Ketum tidak mampu mengendalikan petugasnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa petugasnya sedang membangkang kepada partai yang menugaskannya.
Jika Jokowi secara terang-terangan mendukung dan mengajukan Ganjar “rambut putih” Pranowo sebagai Capres dan mengabaikan kebijakan PDIP yang mendorong Puan Maharani, maka bukan mustahil PDIP dalam waktu dekat akan mengambil langkah tegas dengan memecat Ganjar Pranowo dari keanggotaan PDIP.
Langkah ini sebagai “warning” awal sikap PDIP untuk mengancam kedudukan Jokowi sebagai Presiden.
