Bawaslu Ditantang Demokrat: Coba Kalau Berani Tegur Pejabat Negara yang Lakukan Kampanye Terselubung!

Tegur Pejabat Negara yang Lakukan Kampanye Terselubung
Koordinator Juru Bicara Perwakilan Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.id – Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puadi mengimbau seluruh calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau kampanye di rumah ibadah.

Imbauan Bawaslu bertujuan untuk memastikan semua peserta diperlakukan sama. Selain itu, kami juga menghimbau untuk menjaga suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu 2024.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Koordinator Juru Bicara Perwakilan Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mendesak Bawaslu untuk menegur pejabat negara yang melakukan kampanye terselubung.

Menurut Herzaky, banyak pejabat publik memasang baliho di seluruh wilayah untuk bersosialisasi. Terutama bagi mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

“Silakan saja Bawaslu menegur pihak-pihak yang dirasa melakukan kampanye di luar waktunya. Apalagi jika ada para pejabat negara yang katanya mau nyapres atau mau jadi cawapres. Muka menteri atau kepala daerahnya di mana-mana,” kata Herzaky, Senin (19/12/2022).

Herzaky mendorong agar Bawaslu mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di Pemilu 2024. Karenanya, Bawaslu tak mengkotak-kotakkan siapa pun dan asal kandidat dalam menegakkan aturan.

Demokrat juga berharap agar Bawaslu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai untuk membantu kampanye terselubung pejabat.

Itu guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi saat ini negara mengklaim sedang mengalami krisis ekonomi.

Termasuk, kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana-kemari.

“Pastinya ini jauh lebih tidak pantas dan lebih tidak etis dari pada seorang tokoh nasional keliling Indonesia yang menemui rakyat tanpa pakai uang negara,” sambungnya.

Pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja.

“Jadi berlaku adil dengan tidak hanya menegur bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan,” tuturnya.

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *