Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, buka suara soal tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang membuatnya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (21/12/2022).
Dalam aduannya, Koalisi melalui tim hukum mereka menyinggung pernyataan Idham di hadapan seluruh anggota KPU daerah dalam Konsolidasi Nasional awal Desember lalu.
Saat itu, Idham disebut menyatakan “kepada seluruh anggota agar tegak lurus, patuh terhadap perintah, jika tidak patuh akan di-rumahsakit-kan”.
Koalisi menganggap ucapan itu berhubungan dengan temuan mereka sebelumnya, yakni intimidasi terhadap anggota KPU daerah untuk memanipulasi data verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.
Idham tak menyangkal ucapannya. Namun, menurut dia, itu adalah gurauan dan tak ada hubungannya sama sekali dengan tuduhan yang dilontarkan Koalisi.
“Itu tidak ada kaitannya apapun berkaitan dengan verifikasi parpol. Itu adalah forum konsolidasi nasional berkaitan dengan kinerja,” kata Idham saat ditemui di kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Idham menuturkan, pesan agar ‘anggota tegak lurus’ itu disampaikan di depan Ketua, Sekretaris, pejabat struktural dan anggota KPU yang jumlahnya lebih dari 5.341 orang.
Adapun yang dimaksud ‘tegak lurus’ adalah penegasan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat hierarkis. Hal ini juga berlaku dalam pola komunikasi KPU di tingkatan yang berbeda.
Menurut Idham, ucapan itu ia lontarkan untuk menanggapi sikap beberapa anggota KPU provinsi yang lebih memilih “curhat di medsos” alih-alih berkonsultasi dengan KPU RI.
“Kejadian ini bukan sekali dua kali, kalau ada apa-apa, itu harusnya ngomong ke KPU RI bukannya curhat di medsos berkaitan dengan misalkan surat edaran begini,” ujar Idham.
Idham mengaku mendapatkan perintah dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari untuk menegur anggota KPU Provinsi tersebut.
Sebab, orang itu berasal dari satu organisasi dengannya meskipun berada dalam divisi yang berbeda. Adapun anggota KPU Provinsi itu berada di divisi data dan informasi.
“Karena menurut Mas Ketua adalah berasal dari organisasi yang sama, coba Mas ditegur,” kata Idham.
Lebih lanjut, Idham nenekankan bahwa pada prinsipnya, dalam kontekskounikasi organisasi, berbagai persoalan, baik menyenangkan atau tidak, dibicarakan di dalam tubuh KPU. Karena itulah ia melontarkan kalimat “enak nggak enak dikeluarin di dalam dan kita semua yang rasakan”.
Ia membantah pernyataannya yang menyebut akan “merumahsakitkan “ anggota yang tidak tegak lurus sebagai intimidasi, melainkan satu bentuk candaan. Menurutnya, tidak mungkin ancaman disampaikan di depan ribuan orang.
“Itu konteksnya jokes. Bayangin, masa di depan ribuan orang saya intimidasi, kalau intimidasi interpersonal, ya kan. Dan pertanyaannya sebodoh itu kah? Ini videonya ada,” tutur Idham.
Sumber: kompas
