Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin Indonesia jadi negara yang terkenal kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Sebenarnya kita tak ingin negara kita masuk negara-negara yang OTT,” kata Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12).
Luhut mencontohkan banyak negara-negara maju hampir tak ada orang yang terkena OTT. Hal itu terjadi lantaran sistem pencegahan korupsi di negara itu sudah bagus.
OTT dan korupsi, lanjut dia, dapat terjadi karena sistem yang memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran. Karenanya, pemerintah bakal mengubah sistem yang bisa menekan pelanggaran korupsi tersebut.
“Ini bangun ekosistem kita bernegara, sehingga negara ini jangan jadi negara drama karena Anda senang liat orang di OTT OTT,” kata dia.
Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerintah kini tengah melakukan perubahan sistem digitalisasi pelabuhan. Semisal transaksi kini dilakukan secara digital dan transparan. Langkah ini menurutnya dapat meminimalisasi aksi korupsi.
“Nah, vendor juga dulu bayar cash. Hari ini vendor sudah tak bayar cash. Itu digitalisasi. Untuk kurangi korupsi, inefisiensi, kurangi OTT OTT juga,” ucapnya.
Sebelumnya Luhut sempat menuai kontroversi lantaran menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara ini jelek. Dia pun mendorong agar peran digitalisasi dimasifkan dalam kegiatan pemerintahan karena transparan. Ini bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan OTT.
Menurutnya bila digitalisasi diterapkan dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah.
“OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita ‘digitalize’ siapa yang mau lawan kita,” ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.
Sumber: Cnnindonesia
