Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Pindah ibu kota sudah menjadi hal yang lumrah di banyak negara. Ini terjadi di banyak negara.
Pada 1066 Inggris memindahkan ibu kota dari Winchester ke London. Pada abad ke-19, Amerika Serikat (AS) memindahkan ibukotanya dari New York ke Washington.
Tapi cerita manis tidak selalu terjadi. Beberapa gagal. Salah satu negara tetangga Indonesia di ASEAN, Myanmar.
Myanmar pertama kali memindahkan ibu kota negara bagian dari Yangon ke Naypyidaw pada November 2005. Langkah itu dilakukan ketika Jenderal Than Shew memerintah junta militer.
Proyek urbanisasi dimulai pada tahun 2001. Kemacetan lalu lintas Yangon dan populasi yang sangat padat menjadi alasannya.
Meski demikian, mengutip Nikkei Asia, pemindahan juga memiliki motif lain. Mulai dari mewaspadai gerakan pro-demokrasi hingga bentuk strategi militer setempat.
Setengah Kota London
Naypyitaw artinya “Istana Kerajaan”. Wilayah ini berada di Desa Kyatpyae, Kota Pyinmana, Provinsi Mandalay, 372,8 kilometer dari Yangon.
Kota itu berukuran empat setengah kota London itu. Luasnya mencapai sekitar 7.054 km.
Kota Hantu
Namun sayangnya, setelah jadi kota itu kerap dijuluki “kota hantu“. Padahal, pemindahan menelan biaya hingga US$ 4 miliar.
Dana dipakai untuk membangun jalan raya megah, pembangkit, lapangan golf, hotel, pusat perbelanjaan, resto dan cafe. Namun, mengutip Business Insider dari The Guardian, kota itu minim penduduk.
Naypyidaw hanya dihuni 924 ribu jiwa saja. Ini merupakan data dari pencatatan tahun 2017.
“Jalan raya yang luas benar-benar kosong dan ada keheningan di udara. Tidak ada yang bergerak,” tulis The Guardian seraya menyebut bahkan wifi gratis dan cepat, yang jarang di negara itu, tak sanggup menarik lebih banyak orang ke sana.
“Pada hari Minggu sore yang cerah, jalanan sepi, restoran dan lobi hotel kosong. Sepertinya gambaran menakutkan dari pinggiran kota Amerika pasca-kiamat; seperti film David Lynch di lokasi di Korea Utara,” jelas media itu lagi.
Dalam laporan media lainnya, pejabat mengaku tak memilih tinggal di Naypyidaw. Alasannya karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan.
Sebenarnya, sebelum dijatuhkan junta militer Februari 2021, Aung San Suu Kyi sempat membuat kebijakan yang mendorong kedutaan negara sahabat menempati kantor di Naypyidaw. Namun sayangnya hal itu tak pernah ia realisasikan.
