Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji Indonesia hingga 100% atau menjadi 210.000. Salah satu yang disorot Wapres adalah ongkos haji lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100%), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wapres menanggapi kembalinya kuota haji Indonesia hingga 100% pascapandemi.
Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH TB Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (7/1/2022).
Dia menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus. “Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Lebih jauh terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jemaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” ujarnya.
Pemerintah Arab Saudi sebelumnya menggelar Muktamar Haji yang bertujuan membahas proses persiapan ibadah haji 2023. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertolak ke Arab Saudi untuk menghadiri Muktamar Haji ini yang membahas segala persiapan haji di antaranya kuota jamaah haji asal Indonesia, penyediaan hotel, hingga penyediaan katering.
“Saya akan terbang ke Arab Saudi hari ini untuk persiapan muktamar haji, saya berharap mudah-mudahan bisa dipenuhi permintaan kita, salah satunya tambah kuota. Ini penting agar antrean haji yang panjang itu bisa diperpendek. Insya Allah, 100% sudah dapat. Kita ingin lebih dari 100%,” kata Menag awal Januari 2023.
