Daftar Donatur Palestina
“Karena kalau sebatas ditjen kelihatannya sangat kecil tampungannya. Mungkin itu yang menjadi konsen atau perhatian Asphurindo saat rapat koordinasi kemarin,” katanya.
Lukman mengatakan, memang tidak mudah untuk mewujudkan hal ini perlu ada komunikasi dengan badan legislatif. Dan yang paling penting, sejauh mana keinginan pemerintah dalam hal ini, kepala negara memiliki Kementerian Haji dan umrah untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi.
“Tentu mesti ada lobi-lobi ke DPR agar ketuk palu di DPR, atau mungkin juga keinginan pemerintah sendiri seberapa kuat keinginan pemerintah untuk mewujudkan sebuah kementerian haji dan umrah,” katanya.
Dia memastikan bawa kementerian ini berlaku sampai akhir zaman. Selama masyarakat Muslim berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, lembaga ini diperlukan.
“Ibadah haji ini sampai hari kiamat. Kementerian ini bukan untuk sesaat. Selama masyarakat Muslim berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, artinya selama itu perhatian terhadap perhajian ini dibutuhkan,” katanya.
Usulan lama
Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfudin mengatakan, wacana ini telah dia sampaikan pada 2010. “Wacana ini bukan baru hari ini. Pada 2010, saya sudah mewacanakan harus ada keterpisahan antara Kementerian Agama dengan Haji dan umrah mengikuti nomenklatur di Arab Saudi,” kata Ade saat dihubungi Republika, Sabtu (14/1).
Ada mengatakan, urusan haji dan umrah ini tidak lepas dari government to government (G to G), tetapi business to business ( B to B). “Dalam rangka tuntutan pelayanan, tuntutan keterbukaan, tuntutan pemerintahan yang bersih dan melayani, untuk itu kementerian ini perlu dibentuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Selama ini, Kementerian Agama dikesankan setiap tahunnya sibuk dengan urusan perhajian dan setiap harinya masalah umrah. Dengan adanya Kementerian Haji dan umrah maka tidak akan ada kesan negatif di Kementerian Agama, yang hanya konsentrasinya lebih besar kepada urusan perhajian.
Ade mengatakan, jika melihat perkembangan dunia perhajian dan umrah di Arab Saudi, tampaknya tidak akan harmonis jika tidak ada lembaga yang sama di Indonesia. “Pasti kacau jika tidak diimbangi dengan sebuah fleksibilitas kelembagaan di Indonesia,” katanya.
Kementerian Agama menyambut baik semua usulan yang disampaikan asosiasi penyelenggaraan umrah dan haji. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin berharap, usulan tersebut sukses.
Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Semoga sukses dalam rangka meningkatkan pelayanan umat,” kata Nur Arifin saat dihubungi Republika belum lama ini.
Meski demikian, menurut dia, semua perlu dilihat secara komprehensif terkait berdirinya kementerian negara, yang baru mengurusi bidang perhajian dan umrah. “Tentu tetap dengan mempertimbangkan objektivitasnya,” katanya.
