Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Menteri Nadiem Makarim akhirnya buka kartu. Tersendatnya kesejahteraan guru dibuka semua. Muaranya berawal dari tunjangan 1 jutaan guru yang tersendat karena dikunci.
Menteri Nadiem Makarim blak-blakan. Tunjangan 1 jutaan guru yang tersendat karena dikunci itu menimbulkan masalah serius.
Dan akar masalahnya ada di UU Guru dan Dosen. UU itu membuat tunjangan 1 jutaan guru tak jelas. Tunjangannya seperti dikunci. Dan itu membuat Menteri Nadiem Makarim pusing.
Ada 1,6 juta guru di Indonesia yang nasibnya terlunta-lunta. Mereka tidak menerima tunjangan. Para guru ini bahkan sampai harus antre berpuluh-puluh tahun.
Ada garis api yang tak bisa dilewati Menteri Nadiem. Dan ini dirasa sangat mengganggu.
Menteri Nadiem Makarim menyebut hal jelas. Dalam UU Guru dan Dosen tahun 2005, guru dipisahkan dari sistem ASN lainnya.
“Dalam UU itu proses untuk mendapat tunjangan dikunci dengan proses sertifikasi yaitu PPG,” kata Nadiem Makarim dalam video berjudul Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas di kanal Youtube Kemendikbud RI, September 2022.
Masalah pun timbul. Maklum, sistem pendidikan Indonesia punya kapasitas untuk PPG. Per tahun jumlahnya 60 ribu – 70 ribu.
Jumlah itu harus dibagi dua untuk guru-guru baru, guru jabatan, menggantikan pensiun, plus dibagi PPG dalam jabatan.
“Guru-guru yang 1,6 juta itu yang belum menerima tunjangan antre menunggu sertifikasi PPG,” tambah Menteri Nadiem Makarim.
Ada keruwetan. Muncul benang kusut. Meski UU dengan spirit memiliki itikad baik, hanya 1,3 juta guru yang menerima sertifikasi.
“Itu pun hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi,” ungkapnya.
Lantas bagaimana dengan tunjangan 1,6 juta guru yang tersertifikasi?.
“Kalau ikut aturan itu kita akan menunggu lebih dari 20 tahun, baru yang 1,6 juta ini bisa selesai disertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan,” sebut Nadiem Makarim.
Harus ada perubahan yang dibuat. Dan itu harus dilakukan segera.
Jika tidak, guru-guru yang 1,6 juta tadi tidak akan menerima tunjangan sama sekali karena sudah lewat batas usia pensiun.
“Mereka harus antre karena di UU Guru dan Dosen mereka dikunci dengan sertifikasi. Ada pembedaan sistem tunjangan mereka,” ulas Nadiem Makarim.
Tunjangan profesi yang disebut dalam UU tersebut membuat guru dibedakan dengan ASN lain.
Sementara ASN lain, tidak perlu menerima proses sertifikasi atau PPG untuk mendapat tunjangan.
Terobosan pun dibuat. Gebrakan dilakukan. Muaranya satu: Meningkatkan kesejahteraan guru.
“RUU Sisdiknas adalah jawaban bagi keluhan seluruh guru di Indonesia,” ucapnya.
Nadiem Makarim memastikan terdapat beberapa terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas.
Pertama, RUU Sisdiknas menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya hingga pensiun.
Saat ini, ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi.
Mereka dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun.
Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas.
“Secara eksplisit, ini sudah ada jaminannya. Ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman,” ulasnya.
Di sisi lain, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. Itu artinya, 1,6 juta guru tadi belum menerima tunjangan profesi apa pun.
“Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti PPG yang antreannya panjang,” sambung Nadiem.
Kedua, RUU Sisdiknas memberi pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik di PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pesantren formal.
“Saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan,” ucap Menteri Nadiem Makarim.
Tersendatnya kesejahteraan guru pun dibuka Menteri Nadiem Makarim. Dan solusi tunjangan 1 jutaan guru yang tersendat karena dikunci, sudah memperlihatkan titik terang.
