Daftar Donatur Palestina
Oleh: Asyari Usman (Penulis: Wartawan Senior)
Hajinews.id – Tradisi berdemokrasi di Indonesia ternyata masih jauh dari elegan. Ini terlihat ketika terjadi teror ular kobra yang terjadi di rumah mantan gubernur Banten, Wahidin Halim, beberapa hari lalu.
Pelemparan sekarung ular kobra ke halaman belakang rumah Wahidin berlalu begitu saja tanpa respon dari para tokoh politik. Seharusnya, kalau Indonesia sudah paham berdemokrasi, semua pihak di dunia politik akan mengutuk keras tindakan orang yang tak dikenal itu.
Mengapa perlu dikutuk? Karena pelemparan 20 ekor ular kobra itu terkait langsung dengan figur politik yang menjadi bakal calon presiden, Anies Baswedan. Bagaimanapun juga, Anies adalah seorang tokoh politik yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa. Apalagi dia sudah resmi sebagai calon presiden dari Partai Nasdem yang merupakan salah satu parpol di dalam kontestasi demokrasi Indonesia.
Dari mana pun Anda melihat kejadian yang sangat tercela itu, tidak mungkin tidak terkait dengan proses demokrasi. Fakta-fakta yang ada mendukung keterkaitan itu. Anies sedang memulai safari politik ke Provinsi Banten. Secara terbuka, ada pihak-pihak yang menentang kedatangan mantan gubernur Jakarta itu ke Banten.
Anies terjadwal mampir ke rumah Wahidin pada 25 Januari, persis pada hari teror ular kobra itu. Dia juga akan mengunjungi sejumlah ulama dan pesantren.
Jelas sekali bahwa Anies sedang melaksanakan agenda demokrasi. Bukan safari biasa. Artinya, ketika ada perbuatan teror yang melanggar prinsip hukum dan demokrasi, seharusnyalah tokoh-tokoh politik lain, baik yang sedang berkuasa maupun yang beroposisi, melihat teror ular kobra itu adalah serangan terhadap demokrasi secara keseluruhan. Bukan hanya serangan kepada Anies.
Kenyataannya, para tokoh politik diam seribu bahasa. Bahwa kasus ini kemudian ditangani di jalur pidana, tentu saja langkah penegak hukum melakukan pengusutan pidana memang sesuatu yang normatif. Namun, yang jauh lebih penting adalah respon solid dari semua tokoh politik untuk mengutuk perbuatan keji dan pengecut itu.
Pernyataan mengutuk dari para pimpinan politik dan pemerintahan diperlukan agar pihak-pihak yang melakukan teror ini tahu bahwa tindakan tercela itu tidak mendapat tempat di dalam demokrasi Indonesia. Sayang sekali ini tidak terjadi.
