Daftar Donatur Palestina
BANDUNG, Hajinews.id — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), mengomentari soal mahalnya biaya penerbangan jemaah haji lantaran harus membayar 2 kali PP (pulang pergi), menyusul penjelasan dari Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Sadzily yang membuka salah satu rincian biaya haji 2023.
Masalah tentang harga tiket penerbangan disebutkan dalam diskusi virtual “Kontroversi Biaya Haji 2023” ini langsung menarik perhatian lantaran paling mahal dari biaya-biaya lainnya. Adapun ongkos penerbangan yang dipaparkan adalah sebesar Rp 33.979.784.
Dijelaskan HNW mengapa biaya itu menjadi sangat mahal sebab maskapai yang mengangkut Jemaah haji yakni Garuda ternyata tidak mau dibebani dengan kondisi kosong. Dimana berangkat penuh pulang kosong. Garuda tidak mau dinihilkan, kata HNW sehingga kemudian ada pendekatan mereka harus dibayar bukan hanya satu kali PP tapi dua kali PP.
“Berangkat penuh dibayar pulang kosong tetap ibayar penuh, kemudian menjemput berangkat kosong dibayar penuh, pulang penuh diayar penuh. Ini tentu satu kondisi yang bila benar demikian maka ini suatu kondisi tidak syar’i juga. Tidak sesuai dengan prinsip syari’ah. Karena prinsip adalah orang itu membayar sesuai yang dipakai kalau dia hanya memakai pulang dan pergi ya mestina yang dibayar hanya pulang dan pergi,” kata HNW saat menjadi penanggap diskusi kontroversi kenaikan biaya haji 2023 sebagaimana hajinews.id ikuti tadi malam, (27/10).
HNW lantas menyarankan supaya ada formula yang mestinya bila Garuda tidak mampu dibayar satu kali PP saja. Untuk dibuka tender kepada maskapai-maskapai lain.
“Saya kira akan bertemu dengan formula nahwa mestinya Garuda tidak mampu membayar satu kali PP saja. Mestinya bisa dibuka tender terbuka kepada maskapai-maskapai yang lain, seperti dari Emirat, dari Qatar setiap hari penerbangan mereka penerbangan dari Jakarta ke Doha, Jakarta ke Dubai bisa dua kali sehari. Artinya perjalanan dari Jakarta ini jalur penuh. Sehingga kalau kemudian ini bisa dibuat tender terbuka saya kira akan memaksa Garuda untuk bisa mengikuti logika-logika umum dalam penerbangan itu sendiri,” lanjutnya.
Sebab menurut HNW bila ini bisa dilakukan yang dibayar bakal hanya satu kali PP saja bukan dua kali PP maka nilai tikenya akan menjadi rasional seperti yang kemudian terjadi dalam tiketing harian, dan itu merupakan penghematan yang luar biasa.
“Jadi dipentingkan pihak kementrian agama dan kawan-kawan di komisi VIII, yang terus juga mencermati mencari solusi alternatif terkait dengan pembiayaan penerbanan jangan dikenakan duakali lipat, karena sekali lagi semua orang sekarang dengan mudah mendapatkan informasi tenatang berapa harga tiket dari setiap pesawat,” ungkap HNW.
Adapun yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut diantaranya, Anggota Badan Pengelolaan Keuangan Haji Amri Yusuf, Mantan Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Sadzily, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latif. Dan sebagai penanggap Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Peneliti Muda INDEF Izzudin Al Farras.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag), sebagai wakil pemerintah, mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909.
Dari jumlah Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta. Sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
“Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen,” ujar Yaqut.
