Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. tetap menonjol dengan kontroversi seputar peningkatan belanja haji tahun ini.
Sekedar informasi, BPKH saat ini merupakan pemilik mayoritas Bank Muamalat dengan kepemilikan saham sebesar 82,65 persen.
BPKH menjadi pengawas Muamalat dalam upaya menyelamatkan bank syariah tertua di Indonesia itu dari tumpukan aset yang tertekan.
Kepala Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, pengelolaan dana haji termasuk Bank Muamalat dilakukan secara prudent dan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Fadlul menjelaskan, hingga 70% investasi dikelola di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan 30% sisanya diinvestasikan di deposito bank syariah.
“Saat ini BPKH, hampir 70 persen masuk ke dalam investasi surat berharga syariah negara [SBSN]. Adapun sisanya, sebanyak 30 persen ditempatkan ke dalam penempatan deposito di perbankan syariah nasional,” ujarnya usai acara paparan ke media ‘Biaya Haji 2023 Naik?’ di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Fadlul juga menyampaikan bahwa sebesar 30 persen investasi di deposito telah mendapatkan konfirmasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa setiap dana yang ditempatkan di bank oleh calon jemaah haji dijamin oleh LPS per calon jemaah.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan porsi kepemilikan saham BPKH saat ini memang terhitung besar apabila dilihat dari porsi kepemilikan. Akan tetapi, porsi kepemilikan besar itu menurutnya didapat karena BPKH mendapatkan hibah saham pengendali sebelumnya sebanyak 7,903 miliar saham atau setara dengan 77,42 persen.
Adapun BPKH menjadi pemegang saham Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IDB), Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited pada November 2021 sebanyak 7,903 miliar saham.
“Kami hanya mengeluarkan duit Rp1 triliun, tapi kami dapatkan aset yang hampir mencapai Rp60 triliun,” ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (4/11/2022).
Setelah right issue senilai sekitar Rp1 triliun itu, BPKH juga menempatkan dana melalui pembelian instrumen subordinasi dengan berbasis akad syariah sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Kepala Badan Pelaksana BPKH saat itu, Anggito Abimanyu juga menuturkan bahwa investasi yang dilakukan pihaknya ke Bank Muamalat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Anggito, melalui kepemilikan Bank Muamalat, BPKH dapat menjangkau dan melayani lebih banyak calon-calon jemaah haji. Di sisi lain, BMI juga memiliki jaringan dan branding yang kuat di sektor perhajian, umrah, pembiayaan UMKM, serta pasar konsumen muslim.
Perkembangan Bank Muamalat Setelah BPKH Masuk
Di tengah mencuatnya isu investasi BPKH di Bank Muamalat, bank syariah tertua di Indonesia itu memang tercatat telah mengalami perbaikan kinerja keuangan sejak BPKH masuk.
Pembiayaan macet yang menggunung perlahan ditekan. Berdasarkan laporan keuangan per kuartal III/2022, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) mampu ditekan dari 4,94 persen per September 2021 menjadi 2,35 persen pada September 2022.
Akan tetapi, penekanan pembiayaan macet itu mesti dilakukan dengan menahan laju pembiayaan. Bank Muamalat tercatat mengalami penurunan penyaluran pembiayaan 32 persen yoy menjadi Rp10,31 triliun per September 2022.
