Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Jakarta – Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2022 anjlok empat poin di perolehan 34. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai melorotnya skor IPK Indonesia efek dari sikap ugal-ugalan para pimpinan KPK saat ini.
“Faktor terbesar IPK Indonesia terjun bebas (tahun 2019-40, sekarang 2022-34) karena revisi UU KPK dan pimpinan KPK yang ugal-ugalan,” kata Novel dalam cuitan di akun Twitter pribadinya seperti dilihat, Rabu (1/2/2023).
Novel menilai skor IPK 34 itu masih dibantu kemudahan dalam menjalankan bisnis yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Novel pun mempertanyakan sikap para anggota legislatif yang mendukung pimpinan KPK saat ini atas anjloknya nilai IPK Indonesia.
“Kalau sudah begini ke mana tuh anggota legislatif pendukung Firli cs?,” ujar Novel.
Skor IPK Indonesia 2022 Anjlok 4 Poin
Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan skor. Tahun 2022, skor CPI Indonesia merosot menjadi 34 dari tahun 2021 yang mencapai skor 38.
“CPI Indonesia kita berada di skor 34 dan rangking 110,” kata Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.
Skor CPI Indonesia di Tahun 2022 sejajar dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, hingga Sierra Leone.
Sementara dalam kawasan regional Asia Tenggara, skor CPI Indonesia tahun 2022 jauh tertinggal dengan negara seperti Malaysia dan Timor Leste hingga Vietnam. Kedua negara Asean itu masing-masing memperoleh skor CPI tahun 2022 di angka 47 dan 42.
Dalam peringkat di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 11 negara terkait skor CPI. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 83.
KPK Nilai Butuh Terobosan Sikapi Anjloknya IPK Indonesia
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku kaget setengah mati saat mengetahui skor tersebut. Pahala menilai perlu adanya terobosan untuk meningkatkan skor IPK.
“Jadi yang pertama saya ditelpon kemarin kaget setengah mati saya, kok cuman 34,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Pahala mengatakan sejak 2014, indeks persepsi korupsi Indonesia tidak bisa melewati angka 40. Dia menilai harus ada terobosan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Jadi kalau ini 34 itu dari KPK bilang supaya ini nggak jadi ritual tiap tahun kita datang mendengar habis itu dua-tiga hari membahas, semuanya sibuk membahas, alhamdulillah nanti lupa,” katanya.
“Ketemu lagi tahun depan Mas Wawan (Wawan Suyatmiko, Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia) megang datanya. Itu yang harus kita lakukan kalau begini terus percayalah nggak akan lewat barrier 40,” tambah Pahala.
Menurut Pahala, salah satu terobosan untuk mencegah praktik korupsi di Indonesia berkaitan dengan anggaran kepada partai politik. Dia meminta adanya kenaikan anggaran ke partai politik untuk mengurangi mahar politik.
Lebih lanjut Pahala mengatakan terobosan untuk memperkuat pemberantasan korupsi harus dimulai dari sistem anggaran di partai politik. Dia meyakini jika hal itu diperbaiki maka indeks persepsi korupsi di Indonesia akan naik di atas 40.
“Maka itu sebenarnya rasanya kalau diprediksi nggak mungkin akan lebih lagi dari 40 kalau nggak ada terobosan dan harus ada yang memimpin. Apalagi kalau kegiatannya banyak lembaga dan pemerintah daerah, harus ada yang memimpin dan memonitor secara detail,” jelas Pahala.
