Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mempertanyakan sumber dana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Ia menilai, hingga saat ini, 80 persen anggaran pembangunan yang dijanjikan pemerintah bakal didapatkan dari investor, masih belum jelas.
“Harapan kita 80 persen (dana) dari partisipasi pihak luar, kalau saya baca dari paper yang Bapak sajikan, (investor) baru menyatakan minat, 90 (investor) baru LOI (letter of interest),” ungkap Marwan dalam rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023), dilansir dari Kompas.com.
Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 20 persen pendanaan IKN bakal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam catatannya, angka untuk pembangunan IKN senilai Rp 486 triliun.
Maka beban APBN senilai Rp 97 triliun.
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 389 triliun.
“Itu sekitar Rp 390 triliun dari mana uangnya gitu loh?” ucap politisi Partai Demokrat ini Ia lantas menyinggung sikap pemerintah terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menurutnya, pemerintah tidak konsisten dengan rencana awal.
Sehingga biaya APBN yang digelontorkan akhirnya membengkak.
“Kita belajar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ternyata perubahan (sikap pemerintah) semudah membalikkan telapak tangan,” sebutnya.
“Tadinya dinyatakan tak menggunakan APBN, ternyata berubah menggunakan APBN.
Sampai hari ini (dana) yang disuntikkan sudah lebih dari Rp 7 triliun,” papar dia.
Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tak perlu buru-buru melakukan pembangunan IKN.
Sebelumnya, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, pada kuartal II 2023 akan ada investor yang akan berinvestasi untuk proyek pembangunan IKN.
Namun dia tidak menyebutkan, sektor yang dilirik oleh investor tersebut dalam pembangunan IKN.
“Kita ingin secepatnya (investor berinvestasi di IKN), dalam kuartal II (2023) akan ada pecah telur,” katanya usai RDP dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dia menjelaskan alasan di balik belum adanya para investor yang langsung mencapai kesepakatan pendanaan untuk proyek pembangunan ibu kota negara ini.
“Mereka butuh waktu untuk studi kelayakan. Setelah market sounding, mereka letter of interest, mentatakan interest.
kemudian meminta data dan informasi kita. Setelah itu kita keluarkan Non Disclosser Agreement.
Jadi mereka enggak boleh pakai itu sembarangan, enggak boleh jual lagi dan segala macam,” kata Bambang.
“Berdasarkan NDA biasanya mereka akan Ada dioalog dengan customer officer kita yang membidangi masing-masing investor mengenai topografi.
Mereka ingin dapat itu kan. Data mereka dapat, mereka bikin studi kelayakan,” sambungnya.(*)
