Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Anggota DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi SP mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap independen dan tidak bermain politik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Hal tersebut disampaikan Johan merespons politikus Demokrat Benny K. Harman yang menyebut Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur terkait penanganan kasus Formula E.
“Jadi, jangan sampai KPK bermain politik kalau begitu, ada Dir Penuntutan yang kemudian mundur karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan KPK,” kata Johan Budi dalam Rapat Kerja Komisi III bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
Mantan juru bicara KPK itu mengklaim lembaga antirasuah itu memiliki mekanisme yang ketat dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ia pun meminta pimpinan KPK Firli Bahuri Cs untuk mengklarifikasi kabar tersebut agar tak menjadi isu liar.
“Ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK secara terang, sehingga semua paham dan tahu betul apa benar itu terjadi,” ujarnya.
Pada rapat tersebut awalnya Benny menyebut Fitroh kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga tak sepakat menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tersangka Formula E.
“Siapapun sudah mengetahui yang disebut-sebut tadi Dir. penuntutan KPK itu meminta resign karena ini menurut versi yang enggak jelas ujung pangkalnya karena dia dipaksa atau menolak untuk menaikkan status Anies jadi tersangka,” ucap Benny.
Benny menduga isu penetapan Anies menjadi tersangka ini karena waktunya berdekatan dengan tahun politik. Ia yakin isu itu tak akan muncul jika pemilu tidak digelar dalam waktu dekat.
“Ini persoalan politik tadi, misalnya Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 2027 mungkin enggak ada isu ini,” katanya.
