Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait isu politik identitas jelang Pemilu 2024. Menurutnya, semua partai politik memiliki identitasnya masing-masing.
“Kalu PDIP selalu mengatakan Wong Cilik, kalau Golkar karya-karya. Kan berbeda kan. Gerindra, NasDem, Hanura nasional. Tapi, kalau PKB, PAN, PPP selalu bicara soal nasional-religius,” ucap JK dalam acara HUT ke-15 TVOne, Selasa malam (14/2/2023).
Dia menegaskan bahwa sebenarnya Indonesia sudah menganut asas Bhineka Tunggal Ika. Walapun punya identitas masing-masing akan tetapi tetap bersatu.
Lebih lanjut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengatakan bahwa para politisi dan masyarakat harus menyepakati terlebih dahulu makna dari politik identitas. Sehingga politik identitas tersebut tidak disalahartikan.
Menurut JK, identitas sudah melekat pada diri politisi dan partai politik. Ia mencontohkan, kala Ali Mochtar Ngabalin ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden itu mengidentikkan dirinya dengan sorban.
“Seperti Mochtar Ngabalin tuh, dulu waktu terpilih jadi anggota DPR, Pak bagaimana saya mau pakai sorban atau tidak? Ya, kau pakai sorban aja terus supaya gampang kita lihat dari jauh. Jadi identitasnya kan, ya boleh-boleh saja,” ucap JK.
Tak hanya itu, JK mengatakan para politisi juga selalu membangun identitas dekat dengan para Kiyai. Ketika waktu pemilu tiba para politisi banyak yang berkunjung ke Pesantren.
“Para calon pasti semua datang ke Pesantren. Ingin membuat identitas bahwa saya ini dekat dengan Kiyai,” terangnya.
Dari contoh yang dipaparkan itu, menurut JK, politik identitas sudah biasa dipakai oleh para politisi atau partai politik. Ia pun menegaskan bahwa politik identitas jangan dijadikan alat untuk menyerang lawan poltik.
“Sebenarnya politik identitas itu di mana-mana terjadi. Jadi, jangan politik identitas itu dijadikan alat mendiskreditkan lawan. Jadi, didefinisikan dulu politik identitas agar jangan dijadikan bahan kampanye saja. Bahwa kita ini berbeda ya berbeda, kalau sama bagaimana memilihnya?” ucapnya.
Jokowi Larang Politik Identitas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengingatkan agar politisi tidak menggunakan politik identitas pada Pemilu 2024.
Dia meminta partai politik dan calon legislatif maupun calon presiden mengedepankan adu gagasan ketimbang memainkan politik identitas.
“Saya selalu titip jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan lagi eranya gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide,” ujar Jokowi saat menghadiri Rakornas PBB di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1) lalu.
Sementara itu, Partai Ummat terang-terangan akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
“Kami akan secara lantang mengatakan, Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” tegas Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi dalam pidatonya di Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2) kemarin.
“Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” sambunganya.
