Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Sudah memasuki bulan Februari 2023, masalah penghapusan tenaga honorer masih terbayang.
Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan nasib tenaga honorer masih belum jelas.
Jika benar-benar terjadi penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 tentunya akan sangat berdampak juga kepada keluarga pegawai tersebut.
Banyak keluarga yang masih bergantung kepada tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.
Kabar dihapuskan honorer tahun 2023 berdasarkan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.
Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada tenaga honorer di instansi pemerintah selambatnya tanggal 28 November 2023.
Agar penghapusan tenaga honorer tidak terjadi, banyak pihak yang menolak termasuk pimpinan daerah baik dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten dan kota.
Penolakan penghapusan tenaga honorer juga datang dari DPR dan DPRD yang menolak keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer.
Pemerintah sudah melakukan upaya agar tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui tes CASN 2023.
Memang sebentar lagi akan ada pembukaan CASN 2023 tetapi yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan.
Lalu bagaimana dengan nasib dan masa depan tenaga honorer lainnya selain guru dan tenaga kesehatan.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah.
Pertemuan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dengan BKN, APPSI, APEKSI, dan APKASI sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk tenaga honorer.
Dari pertemuan tersebut menghasilkan solusi-solusi alternatif untuk masa depan tenaga honorer.
Dari semua usulan yang paling menarik adalah rekomendasi dari Sekjen APKASI Adnan Purichta Ichsan.
Bahkan Adnan memberikan beberapa rekomendasi solusi untuk tenaga honorer yang tidak bisa diangkat jadi ASN, yaitu:
1. Honorer akan diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dapat membuka usaha baru;
2. Honorer akan diberikan uang pisah atau pesangon yang dapat digunakan untuk modal usaha;
3. Honorer diberikan Kartu Prakerja, di mana dengan kartu tersebut maka honorer dapat mengembangkan skill dan kompetensi yang dimilikinya;
4. Menandatangani MOU dengan BUMN, BUMD, maupun swasta sehingga dapat menjalin kerja sama;
5. Mendorong investasi pemerintah daerah digunakan untuk memberdayakan tenaga honorer atau non ASN.
Terdapat juga rekomendasi dari Adnan yaitu pemberian Kartu Prakerja untuk tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan menjadi ASN.
Kartu Prakerja adalah bantuan sosial dari pemerintah untuk meningkatkan skill dan kompetensi dengan diberikan biaya pelatihan.
Setelah mengikuti pelatihan maka akan diberikan insentif yang bisa digunakan untuk modal usaha.
Beruntungnya pada tahun 2023 ini bantuan insentif Kartu Prakerja meningkat menjadi Rp4,2 juta per orang.
Jumlah insentif Kartu Prakerja meningkat karena tahun sebelumnya Kartu Prakerja hanya mendapatkan bantuan Rp2.4 juta.
Mengenai teknis rekomendasi Kartu Prakerja untuk tenaga honorer tidak perlu mengikuti tes, dan langsung mendapatkan Kartu Prakerja.
Dengan insentif Rp4,2 juta bisa digunakan tenaga honorer untuk modal usaha.
Mengenai rekomendasi Kartu Prakerja untuk tenaga honorer nantinya belum tentu disetujui dan dipilih.
Tetapi Menteri PANRB dan Asosiasi Pemerintah berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk tenaga honorer.
