Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua PBNU Mohammad Jusuf Hamka menilai Said Aqil Siradj tak bijak setelah mengajak masyarakat tidak membayar pajak jika pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak.
Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio melakukan kekerasan brutal terhadap anak pengurus GP Ansor, Cristalino David Ozora.
“Seyogyanya kita jadi pemimpin umat harus bijaksana ya. Harus membuat suasana dingin tenang adem, bukan membuat suasana yang tidak pas,” kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/3).
“Saya yakin maksudnya Kiai Said Aqil bukan itulah. Akan tetapi kalaupun maksudnya itu, ya saya pikir salah kaprah. Kita enggak boleh gebyah-uyah dalam menyikapi masalah,” ujarnya menambahkan.
Jusuf mengatakan Said Aqil sebagai orang tua harus lebih tenang merespons masalah. Ia juga mengingatkan agar Saiq Aqil bisa mencarikan solusi yang lebih bijak.
Menurutnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya telah meminta semua warga tetap taat membayar pajak sesuai ketentuan agar bisa saling membantu.
“Gus Yahya mengimbau tanpa menyinggung nama seseorang. Semua tetap harus bayar pajak karena itu wajib dan harus dibayar selain zakat infaq,” ujarmya.
Jusuf mengaku mendampingi Gus Yahya saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pagi tadi. Pertemuan ini digelar buntut pernyataan Said Aqil yang menyerukan masyarakat tak bayar pajak buntut kasus Rafael Alun.
“Gus Yahya mengatakan PBNU seiring dan seirama berjalan dengan pemerintah. Apalagi masalah pajak, kebutuhan hajat orang banyak,” ujarnya.
Jusuf menegaskan PBNU tidak pernah berlawanan ataupun bertentangan dengan pemerintah. Menurutnya, pernyataan Said Aqil tidak ada urusannya dengan PBNU.
“Kalau Gus Yahya sendiri tidak pernah membuat pernyataan itu dan tidak ikut begitu. Jadi, kalau orang per orang, ya, di luar urusan PBNU,” katanya.
Selain itu, Jusuf juga mengingatkan agar semua pihak tidak menyuarakan kemarahan atas kasus Rafael dengan memprovokasi warga agar tak bayar pajak.
“Saya tidak bicara Pak Said Aqil, tapi siapapun. Tolong bijak dan tidak memprovokasi untuk hal-hal yang kontra produktif, apalagi sampai membuat pembangunan menjadi terhambat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua PBNU Amin Said Husni mengatakan membayar pajak itu adalah kewajiban bagi warga negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengatakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola melalui APBN dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Jika ada dugaan penyalahgunaan dana pajak oleh oknum, ya kita serahkan kepada penegak hukum untuk mengusutnya,” ujar Amin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/3).
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur menyebut kekecewaan dan kemarahan atas kasus kekerasan dan penyelewengan oknum pegawai pajak tidak boleh dilampiaskan dengan cara-cara yang salah.
“Misal dengan tidak mau membayar pajak, kita harus tetap patuh pada pemerintahan negara ini. Karena pajak itu erat kaitannya dengan kelangsungan hidup bangsa,” katanya.
Gus Fahrur mengingatkan dalam ideologi Nahdlatul Ulama (NU), masyarakat tidak boleh membangkang pemerintahan yang sah.
“Kita apresiasi langkah pemerintah yang bertindak tegas kepada oknum-oknum pejabat dan pegawai yang dituduh bersalah. Teteapi kita tetap wajib patuh hukum dan tidak boleh bertindak sepihak,” ujarnya.(cnn)
