Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 25 Januari – 4 Pebruari 2023 hasilnya cukup mengejutkan.
Survei mencatat sejumlah alasan untuk tidak memilih partai politik (Parpol) dalam pemilihan umum (Pemilu).
Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden, 31,4 persen tidak memilih Parpol karena tidak menyukai tokoh partai atau tidak ada tokoh.
Lalu sebanyak 25,5 persen responden tidak memilih Parpol karena partai politik kurang populer, baru, belum terkenal.
Kemudian sebanyak 11,7 persen responden menyatakan tidak memilih Parpol karena tak sesuai dengan ideologi yang mereka anut.
Selanjutnya, sebanyak 6,1 responden mengaku tidak memilih Parpol karena kinerja Parpol tidak diketahui.
Lebih lanjut, ada 6 persen responden yang menyatakan tak memilih Parpol karena sejak dulu tidak suka atau tidak cocok dengan satu Parpol atau sudah ada pilihan lain.
Selain itu, ada 5,5 persen responden menyatakan tak memilih Parpol karena visi dan misinya tidak diketahui.
Terakhir, ada 2,4 persen responden yang tidak memilih Parpol karena kinerja Parpol itu tidak meyakinkan atau kurang baik.
Sementara itu, ada 11,35 responden yang tidak memilih Parpol karena berbagai alasan.
Survei Litbang Kompas ini melibatkan responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.
Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error sekitar 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Pada periode yang sama, survei juga mengulik tentang sistem Pemilu proporsional terbuka dan tertutup.
Analis Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, publik tetap lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif (Pileg).
Hal tersebut terlihat dari hasil survei Litbang Kompas yang sebagian besar responden ingin memilih secara langsung calon wakil mereka di parlemen.
“Hasil survei ini menegaskan publik lebih nyaman dengan sistem proporsional terbuka,” ujar Yohan dikutip Harian Kompas, Senin (6/3).
Dia membeberkan, 67,1 persen responden dari survei Litbang Kompas menyatakan lebih cocok memilih sendiri secara langsung calon anggota legislatif pilihan mereka.
Sedangkan yang memilih sistem proporsional tertutup hanya 17 persen dari responden yang ditanya. Hal tersebut juga didukung dengan penolakan wacana perubahan sistem Pemilu oleh sejumlah pihak.
“Bahkan delapan fraksi di DPR sudah menyatakan secara bersama menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024,” imbuh Yohan.
Hanya PDIP yang setuju dengan penerapan sistem proporsional tertutup.
Menurut Yohan, penolakan sistem proporsional tertutup dari delapan fraksi DPR RI adalah cerminan suara mayoritas pemilih dalam Pemilu.
Hal tersebut didukung dari data rata-rata 78 persen responden pemilih partai politik ingin memilih Caleg secara langsung.
“Seperti yang dipraktikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka,” pungkas Yohan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengeklaim tidak menyatakan bahwa Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup.
Ia hanya menyampaikan bahwa ada pihak yang sedang mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
“Saya tidak mengatakan bahwa arahnya sistem proporsional tertutup. Bahwa sedang ada gugatan terhadap ketentuan Pemilu proporsional terbuka di MK,” ujar Hasyim dilansir dari laman Kompas.com di KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Ia menyebutkan, dengan adanya proses uji materi itu, terbuka dua kemungkinan dalam pelaksanaan Pemilu nanti.
Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. “Kalau ditolak, masih tetap (proporsional) terbuka,” ucap dia.
Maka dari itu, ia meminta kader Parpol yang hendak mengikuti Pileg mendatang untuk menahan diri.
Menurut Hasyim, para kader Parpol tak perlu terburu-buru mengeluarkan uang untuk memasang berbagai baliho atau materi kampanye lain.
Sebab, belum tentu Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional terbuka, yang menunjukan nama-nama para kader Parpol yang mengikuti Pileg.
Hasyim menyampaikan, jika Pemilu mendatang dilangsungkan dengan sistem proporsional tertutup, hanya logo Parpol yang ditunjukkan pada surat suara.
“Daripada buang-buang energi, buang-buang uang, lebih baik ditahan dulu, sampai ada kepastian sistemnya tetap seperti ini atau ganti jadi tertutup,” pungkas dia.
