Daftar Donatur Palestina
Kasus “horor” 300 triliun, jika Sri Mulyani tidak menggalinya secara tuntas, transparan, akuntabel, maka kita akan berada dalam situasi yang disebut AINA “aib nasional”.
Menkeu dan PPATK, harus mengklarifikasi apakah pergerakan uang sebesar 3oo triliun di DJP dan BC itu, memang ada, dan kalau ada apakah atas nama lembaga DJP dan BC, atau oknum birokrasi di kedua unit kerja eselon 1 Kemenkeu.
Kalau memang laporan itu tidak benar, harus juga diungkapkan ketidak benaran itu. Pemberi informasi pada Menko Polhukam ceroboh, atau ada upaya ingin membunuh karakter Menkeu Sri Mulyani. Menkeu bisa lapor Presiden Jokowi supaya pejabat publik yang menyebarkan hoaks itu dicopot dari jabatannya.
Tetapi andaikan laporan itu benar, atau ada indikasi kearah kebenaran dan sudah merupakan gurita, melilit banyak pihak, maka demi harga diri dan martabat seorang Menteri yang sudah kaliber dunia, tidak ada cara lain. Menghadap Presiden Jokowi dan menyampaikan surat pengunduran diri.
Tetapi harus diingat. Walaupun sudah mengundurkan diri, proses hukum akan terus berlangsung. Tidak bisa mengelak tanggung jawab sebagai pemegang tanggung jawab mutlak keuangan negara. Jangan biarkan Pak Jokowi sendiri menanggung beban, pada saat musibah sedang terjadi. Kebersamaan selama 8 tahun mengelola uang negara bukan masa yang pendek. Semoga Pak Jokowi tabah menghadapi musibah ini. Seharusnya uang 300 triliun itu bisa mewujudkan mimpi Presiden Jokowi untuk membangun IKN di Kalimantan, dan diresmikan pada 17 Agustus 2024.[]
Cibubur, 10 Maret 2023
