Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai sikap Anggota Komisi III DPR RI seperti sok paling berkuasa. Hal ini terlihat ketika Komisi III melakukan rapat kerja bersama dengan PPATK dan juga Menkopolhukam Mahfud MD.
Dalam rapat tersebut, DPR terkesan arogan dengan menyerang Mahfud MD yang tengah berupaya mengungkap transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menurut Anthony, DPR seperti tak sadar bahwa Mahfud MD dan PPATK adalah sebagai mitra kerja, bukan bawahan.
“Jadi kalau seandainya ada ini, DPR ini seolah-olah rakyat ini bodoh dan juga seolah-olah sok berkuasa terhadap kepala PPATK padahal itu adalah mitra, bukan bawahan, juga kepada Menkopolhukam,” kata Anthony kepada Populis.id, Jumat (31/3/2023).
Perihal data-data yang disampaikan Mahfud MD dan PPATK, semestinya tidak lagi ada kebingungan bagi DPR. Sebab, DPR diduga sudah mengetahui hal itu karena PPATK punya kewajiban untuk melaporkan datanya kepada DPR setiap enam bulan sekali.
Oleh sebab itu, sikap sejumlah anggota DPR yang memanas saat rapat dengan PPATK dan Mahfud MD membuat Anthony menduga bahwa DPR tengah berupaya untuk melindungi instansi Kemenkeu.
“Nah artinya ingin melindungi siapa kalo dia tau ini kesalahan yang ada di Kementerian Keuangan ya berarti kan mau melindungi Kementrian Keuangan, dan dia tau bahwa ini adalah kesalahan beberapa pegawai yang disebut di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Apalagi sampai ada anggota DPR yang meminta agar tidak saling membuka aib sesama lembaga. Menurut Anthony, ini pembicaraan yang aneh dan sudah diluar konteks. Sebab, apa yang disampaikan Mahfud MD adalah upaya penegakkan hukum.
“Ini kan pembicaraan atau ucapan yang tidak pantas, ini bukan masalah aib ini masalah penegakan hukum dan masalah masyarakat. Anda tuh wakil rakyat indonesia, wakil rakyat kan harus mementingkan kepentingan rakyat.
