Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pemerhati Sosial Politik Uchok Sky Khadafi mengaku cukup tertarik membaca sepak terjang politik seorang Mahfud MD belakangan ini. Pasalnya, kata dia, Mahfud akhir-akhir ini sering melontarkan beragam pernyataan ke publik yang satu sisi justru bertolakbelakang dengan pemerintah dan di lain sisi satu irama dengan PDIP.
Padahal, kata dia, kalau berkaca pada tahun 2019, tahun yang tidak enak bagi Mahfud Md atau tahun di mana PDIP belum begitu seirama dengan sosok Mahfud MD.
“Sudah siap-siap mendampingi Jokowi sebagai wakil Presiden, ternyata harus dibatalkan. Dan Pembatalan ini, anggap saja bahwa garis tangan Mahfud Md tidak cocok untuk menjadi calon wakil Presiden pada waktu itu,” tutur Aktivis 98 itu, Kamis (30/03/2023).
“Hanya dalam hitungan detik, Mahfud Md diganti oleh Kyai Ma’ruf Amin. Pergantian calon wakil presiden ini, hanya karena PDI P diterpa isu bahwa PDI P anti Agama, atau Anti Islam,” sambungnya.
Maka untuk menutupi image isu anti Islam ini, Uchok mengatakan, PDI P harus memilih seorang kyai atau tokoh agama dari kalangan NU. Terpilihlah Kyai Ma’ruf Amin, dan tersingkirlah Mahfud Md sebagai calon wakil Presiden. Karena dianggap bukan kyai.
“Namun sekarang, ulah PDI P ketika menyingkirkan Mahfud dari posisi calon wakil presiden seperti sudah dilupakan. Mahfud Md sangat mesra dengan PDI P. Kemesraan Mahfud Md dengan PDI P terjadi, gara-gara punya selera sama, yakni sama-sama menolak tunda Pemilu. Dan Pemilu tetap harus dilaksanakan pada tahun 2024 karena perintah konstitusi,” urainya.
Menurutnya, dengan Mahfud Md “ngotot” menolak tunda Pemilu, berarti Mahfud Md bukan lagi bagian dari klik Istana.
“Bisa-bisa juga disebut, sudah bagian dari klik Megawati Soekarnoputri. Sama-sama punya kepentingan Politik yang sama, membela konstitusi,” katanya.
Selain itu, kata dia lagi, Mahfud juga saat ini lagi memainkan dan mendorong isu-isu korupsi anggaran ke ruang Publik.
“Sehingga Mahfud Md ini sangat ditakutkan aparat birokrat di kementerian. Dibandingkan dengan Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi, mahfud Md lebih mengerikan dan menakutkan bagi para pejabat di kementerian,” kata Uchok.
Lanjut Uchok menerangkan, para pejabat di semua kementerian melihat sosok Mahfud itu bukan hanya seorang pembantu Presiden, atau seorang Menko Polhukam (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan) yang punya kharisma.
“Tetapi lebih dari itu, dan malahan sudah menjelma sebagai seorang “whistleblowing” alias peniup peluit yang bikin jantung pejabat berdebar debar seperti menaikkan isu transaksi keuangan yang mencurigakan sebesar Rp.349 Triliun di kemenkeu,” tuturnya.
Uchok mengatakan, transaksi keuangan yang mencurigakan sebesar Rp349 Triliun memang jadi viral dan gaduh.
“Bukan hanya menghantam kementerian keuangan, tapi juga menghantam banyak lembaga negara misalnya Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra yang kini telah dicopot dari jabatannya gara gara istrinya Vidya Piscarista yang kerap flexing atau memamerkan kekayaan di media sosial,” katanya.
Dan gara-gara keberanian Mahfud Md ini, kata dia, isu publik berputar dari Cebong Vs Kadrun, atau cebong Vs kampret berpindah ke isu-isu korupsi anggaran, atau pencucian uang seperti transaksi Rp.349 Triliun yang sampai sekarang belum selesai-selesai, dan tetap jadi viral di ruang publik.
“Naiknya isu-isu korupsi anggaran ini sungguh menakutkan bagi rezim pemerintahan Jokowi. Dari dulu isu korupsi Anggaran ini selalu dihilangkan dari memory publik, atau perdebatan Publik. Karena takut berimbas dan menghantam kepada anak menantu orang Istana tersebut,” sindirnya.
Menurutnya, dengan munculnya isu korupsi Anggaran bersama Mahfud Md, ini menandakan indikator kedua bahwa mahfud bukan lagi bagian dari kilk Istana.
“Mahfud sudah menjadi single fighter alias pemain tunggal yang sebentar lagi king maker seperti Jokowi, dan Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.
Dan sekarang ini, kata dia, rakyat menunggu kasus-kasus korupsi baru dibuka oleh single fighter, Mahfud Md.
Semoga saja Mahfud Md, harap Uchok, tidak akan memakai gaya seperti Kejaksaan Agung, yang hanya berani membuka kasus korupsi lama zaman presiden SBY.
Tapi, kata dia, kasus korupsi baru zaman Presiden Jokowi ini seperti misalnya dugaan kasus korupsi Rp2,5 Triliun BOP (bantuan operasional pendidikan) di Kementerian Agama, belum bisa diselesaikan oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
“Sepertinya Kejaksaan Agung “masuk angin” hanya bisa menyelesaikan di beberapa daerah, dan pura pura lupa membongkar dugaan korupsi di kementerian Agama sendiri. Ayoo KPK ambil alih dari kejaksaan Agung Dugaan Kasus Korupsi Rp2,5 Triliun BOP di Kementerian Agama,” pungkasnya.
