Perbedaan SBY dan Jokowi Menjelang Pensiun

Perbedaan SBY dan Jokowi Menjelang Pensiun
SBY dan Jokowi
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews.id – PKS mengkritik keras langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertemukan lima partai pendukung pemerintah. Usai peristiwa itu, lahirlah koalisi besar untuk Pemilu 2024.

Sebelum pensiun pada Oktober 2024, Jokowi juga terang-terangan mendukung pembentukan koalisi besar dua poros KIB dan KIR. Jokowi juga menegaskan dukungannya kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Peneliti Saiful Mujani & Research Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad membandingkan langkah Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang pensiun. SBY cenderung lebih netral tak ikut campur urusan Pemilu 2014.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Jokowi Punya Kepentingan

Saidiman melihat, ada sejumlah alasan mengapa sikap keduanya berbeda. Menurutnya, Jokowi ingin pembangunan yang dijalankan tetap berlanjut dalam pemerintahan berikutnya.

Hal itu yang membuat Jokowi aktif dalam persiapan calon pemimpin nasional penggantinya.

“Jokowi punya kepentingan agar inisiatif pembangunan ekonomi yang sudah dijalankan bisa dilanjutkan dalam periode berikutnya. Karena itu, dia terlihat lebih aktif dalam persiapan kelanjutan kepemimpinan nasional tersebut,” kata Saidiman saat dihubungi kepada merdeka.com, Kamis (6/4)

Latar Belakang Jokowi dan SBY

Alasan kedua, Jokowi membangun karir politiknya secara berjenjang mulai dari level walikota, gubernur, sampai presiden. Hal itu berbeda dengan SBY yang tidak mempunyai jenjang karir politik serumit Jokowi.

“Sebelum menjadi presiden, SBY adalah seorang militer profesional. Pengalaman karir politik ini yang mungkin membuat karakter SBY dan Jokowi berbeda di akhir masa jabatan mereka,” kata Saidiman.

Selain itu, Saidiman menerangkan, orientasi SBY dan Jokowi sedikit berbeda. Dia menilai, SBY punya perhatian lebih pada pembangunan sistem demokrasi. Sementara Jokowi sangat perhatian pada pembangunan ekonomi.

“Untuk alasan kelanjutan pembangunan ekonomi tersebut, Jokowi merasa perlu untuk melakukan intervensi politik,” terangnya.

PKS Kritik Jokowi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam membangun sebuah koalisi. Apalagi, sampai mengatur siapa yang harus menang pada Pilpres 2024.

“Kalau mau dewasa, ya sebaiknya jangan di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kalau saya pribadi menganggap, Pak Jokowi husnul khotimah saja, dua periode ini,” kata Mardani, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (4/4).

“Dan siapkan agar nanti 2024 akan ada kontestasi yang fair, yang adil, yang sehat, kontestasi karya, gagasan, yang tidak perlu cawe-cawe, ngatur-ngatur, nanti yang menang siapa. Biarkan rakyat yang menentukan,” sambungnya.

Prediksi PKS

Lebih lanjut, dia menilai, pembentukan koalisi besar lebih tepat jika dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, koalisi saat ini sudah ideal untuk mengusung masing-masing capres-cawapres.

“Paling baik kalau menurut saya, nanti koalisi besarnya di putaran kedua, gitu loh. Kan lebih bagus, lebih elegan. Kalau sekarang, berani saja, setiap partai atau setiap koalisi, karena kan sebenarnya agak ideal nih. KIB sendiri, KKIR sendiri, KKP, Perubahan untuk Persatuan sendiri,” ujarnya.

Dia menyebut, jika adanya koalisi besar berpotensi hanya akan ada dua pasangan calon di Pilpres 2024. Sehingga, menyebabkan perpecahan seperti di 2019 lalu.

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *