![Ismed Belasungkawa banner 678x960](https://hajiassets.hajinews.co.id/wp-content/uploads/2024/06/24233819/bela-sungkawa-ismed-2-03-1.jpg)
![genocide banner 678x960](https://hajiassets.hajinews.co.id/wp-content/uploads/2023/11/15175633/Donasi-palestina_.jpg)
Daftar Donatur Palestina
Oleh: Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia
![mie banner 678x960](https://hajiassets.hajinews.co.id/wp-content/uploads/2023/05/10202735/Iklan-Mie-Haji.jpg)
![hajibayar banner 400x400](https://hajiassets.hajinews.co.id/wp-content/uploads/2023/09/30083241/hajibayar-update.jpg)
“My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.”
— Manuel L. Quezon
Hajinews.id – “Saya itu pejabat publik sekaligus pejabat politik”, demikian jawaban Presiden Jokowi ketika disoal cawe-cawenya dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024 (Kamis, 4 Mei 2023). Karena juga sebagai politisi, maka Presiden Jokowi merasa berhak dan wajar ikut dalam berpolitik praktis, dan merasa tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar.
Jawaban Presiden itu seolah-olah benar. Namun, jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi, ketika ikut turut campur dalam soal Pilpres 2024.
Tulisan ini berniat mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi untuk menjadi wasit yang netral dalam pemilu.
Perlu dicatat, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Pelanggaran etika adalah juga pelanggaran hukum. Etika adalah pondasi dasar hukum. Ronald Dworkin mengatakan, “Moral principle is the foundation of law”.
Presiden yang tidak mengerti etika berpolitik, etika bernegara, etika berkonstitusi, seharusnya tidak layak menjadi pemimpin bangsa. Tanpa memahami dan melaksanakan etika berpolitik kepresidenan, siapapun tidak layak menjadi Presiden Republik Indonesia.
Etika Politik Presiden Vs Etika Politik Joko Widodo
Setiap orang tentu dijamin hak dan kebebasannya untuk berpolitik. Namun demikian, tetap ada etika dan hukum yang berbeda ketika mengatur berpolitik untuk orang pribadi dibandingkan berpolitik sebagai pejabat publik, termasuk seorang presiden.
Jika disandingkan, ada perbedaan prinsipil antara politik institusional Jokowi sebagai Presiden, dengan politik personal Joko Widodo sebagai pribadi.
Nah, irisan antara politik Presiden Jokowi, dengan politik pribadi Joko Widodo itu yang harus dipahami, serta wajib dipisahkan penyikapannya secara tegas dan disiplin. Salah memahami, ataupun mencampur-adukkan antara politik sebagai presiden dengan politik sebagai pribadi, akan mengakibatkan benturan kepentingan (conflict of interest) yang berbahaya bagi kehidupan bernegara.
Paling tidak ada dua aspek yang membedakan antara politik institusional Presiden Jokowi dengan politik personal Joko Widodo tersebut, satu, kepentingan yang diperjuangkan, dan dua, fasilitas yang digunakan.
Dari sisi kepentingan, sebagai pejabat publik, politik presiden adalah untuk kepentingan publik. Politik institusional presiden, adalah politik kebangsaan. Politik yang didedikasikan hanya untuk Republik Indonesia. Politik untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi.
Politik institusional presiden tidak boleh partisan. Artinya, presiden tidak boleh berpolitik untuk tujuan sekelompok masyarakat ataupun partai politik pendukungnya saja.
Karena itu menjadi aneh ketika sebagai Presiden, Jokowi masih memiliki dan mengadakan temu relawan. Sifat dasar relawan adalah partisan dan dilahirkan untuk memenangkan kandidat presiden yang didukungnya. Relawan adalah elemen pemenangan capres. Bagi presiden yang sedang memerintah seharusnya tidak ada lagi elemen relawan.
![miehaji banner 800x800](https://hajiassets.hajinews.co.id/wp-content/uploads/2022/10/14131805/mie-haji-ecommerce.jpeg)
Pos terkait
Polisi Miliki Bukti Firli Bahuri Terima Uang Rp1,3 M dari SYL
Pengamat Politik Bicara Dorongan Sayap Golkar Minta Ridwan Kamil Tetap di Jabar Rasional
Pesan Menggetarkan Ustadz Buchori Muslim di Tahlil Nasional Almarhum H Ismed Hasan Putro
PDIP Perhitungkan Anies Baswedan Sebagai Calon Pilkada Jakarta 2024
Begini Cara Jokowi Kalahkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta
Mengejutkan! Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 132,2 Triliun Hingga Mei 2024
Gak Heran! Harun Masiku Belum Tertangkap Padahal Lama Buron KPK, Diduga Ada yang Danai
Waduh! Kominfo Melahap Rp 700 M untuk Pemeliharaan PDN Sebelum Diserang Ransomware
PKS Percayakan Urusan Cawagub ke Anies, Tak Paksakan Sohibul Iman
In Memorium Ismed Hasan Putro, Mencari Payung Tebal di Padang Mahsyar
Hati-hati, Kekalahan Anies di Pilgub 2024 Bisa Berdampak Luas
Pusat Data Nasional Kolaps Diserang Membuktikan Ucapan Anies di Pilpres, Ini Reaksi Netizen
Keok Lawan Peretas PDN, Pemerintah Nyerah Kehilangan Data Berharga
Mencengangkan! KPK Beberkan Kerugian Negara Gegara Korupsi Bansos Presiden Capai Rp 125 Miliar
Bahaya! Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Pelaku Minta Tebusan Rp 131 Miliar
Parah! Budi Arie Akui Sejumlah Pegawai Kemenkominfo Jadi Pemain Judi Online
Ketum IPHI Telah Dikebumikan, Waketum Imbau Pengurus Tiap Wilayah Laksanakan Solat Goib
Breaking News! PKS Resmi Usung Anies Baswedan – Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024
Pemakaman H Ismed Hasan Putro Berlangsung Haru, Dihadiri Para Pengurus IPHI Pusat dan Daerah
Almarhum H Ismed Hasan Putro akan Dimakamkan di Taman Makam Cikutra
Breaking News! Telah Berpulang Ketua Umum IPHI H Ismed Hasan Putro
Pak Presiden Jokowi, RI Jebol! Asing Berbondong-bondong Kabur
Bank Dunia Ramal Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran: Ekonomi Indonesia Tak Capai 7%
Anggaran Makan Siang Gratis 2025 Sentuh Rp71 Triliun, Sri Mulyani: Prabowo Setuju
PKB Setuju Sohibul Iman Cawagub namun Minta Anies Tak Jadi Kader PKS
Ini Penjelasan Menag soal Tudingan Penyalahgunaan Kuota Tambahan Haji
Bukan Anies, PKS: Sebagai Partai Pemenang, Kami Ajukan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta
Mahasiswa FISIP UI Beri Pesan Tajam untuk Ultah Presiden Jokowi
Bos PPI Ungkap RK Disupport Sistem Apapun Nggak Mungkin Kalahkan Anies Hari Ini
Tajam! Romo Magnis: Hukum Kini Dijadikan Pemerintah untuk Bungkam Pihak Tak Bersahabat
Luhut Pandjaitan Keras: Siapa Tak Setuju dengan Prabowo, Lawan Saja Nanti!
Memperkaya Muhammadiyah, Bukan Cari Kekayaan di Muhammadiyah
Tajam! Peneliti SMRC: Ada Dua Skenario yang Mungkin Dimainkan untuk Jegal Anies di Pilgub Jakarta
Terungkap! Andrinof Chaniago: Kajian Pemindahan Ibu Kota ke IKN Dilakukan Diam-diam