Koalisi yang Asal Bukan Anies

Daftar Donatur Palestina

Hajinews.id — Pertemuan enam ketua umum partai dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 2 Mei lalu, menjelma pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam persamuhan yang berlangsung nyaris tiga jam itu, Megawati mendominasi lebih dari separuh waktu pertemuan yang membahas Indonesia terkini dan pemilu. Megawati juga disebut sempat berdebat cukup panjang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Megawati (menegur) waktu Cak Imin pamit mau ketemu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tutur sumber detikX yang mengetahui isi pertemuan itu. “Termasuk Pak Prabowo juga (ditegur) karena sudah janji mau ketemu Pak SBY tanggal 14 Mei.”

Sumber detikX lainnya yang juga mengetahui isi pertemuan itu mengatakan Megawati mempertanyakan rencana Prabowo dan Cak Imin menemui SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bagi Megawati, pertemuan dengan AHY dan SBY tidak penting lantaran Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan.

Apalagi, sumber ini melanjutkan, Partai Demokrat juga sudah mengukuhkan pilihan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pengukuhan ini dilakukan Partai Demokrat bersama PKS dan Partai NasDem, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Namun saat itu, kata sumber ini, Cak Imin dan Prabowo bergeming. Keduanya menyampaikan bahwa pertemuan dengan AHY dan SBY bertujuan untuk merangkul semakin banyak partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Teguran Megawati itu pun sempat disampaikan Cak Imin kepada AHY saat keduanya bertemu empat mata di Cikeas, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Mei 2023, malam.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Cikeas, Rabu malam itu, Cak Imin tidak secara terang-terangan menyampaikan isi pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara. Namun Cak Imin membenarkan bahwa pertemuan dengan AHY malam itu memang bertujuan merangkul Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintahan.

“Ternyata imannya (AHY) masih kuat. Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah,” tutur Cak Imin berkelakar pada Rabu, 3 Mei 2023.

Terkait perdebatan Megawati dengan Cak Imin dan Prabowo itu sudah berupaya detikX konfirmasikan kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto. Namun keduanya belum menjawab pesan singkat maupun telepon kami.

Sementara itu, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku sama sekali tidak mengetahui isi pertemuan enam ketum partai dengan Jokowi tersebut. Dia juga enggan mengomentari teguran Megawati kepada Prabowo dan Cak Imin.

“Waduh, kita hindari hal-hal yang sensitif dulu,” tulis Hendrawan melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Sabtu, 6 Mei lalu.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo bercerita pertemuan Jokowi dengan enam ketum partai sebetulnya berlangsung santai. Mayoritas pembicaraan terkait dengan permasalahan ekonomi nasional dan tantangan Indonesia ke depan. Namun sesekali, kata Dradjad, beberapa ketum partai menyinggung soal nama-nama calon presiden maupun calon wakil presiden yang mereka usung.

Dalam persamuhan itu, nama Anies Baswedan sama sekali tidak muncul dalam celetukan para ketum partai. PAN, kata Dradjad waktu itu, mengajukan nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai cawapres yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo. Sedangkan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PPP, dan Partai Golkar mengajukan nama kader masing-masing.

“Gerindra mengajukan Mas Bowo (Prabowo Subianto), Golkar mengajukan Mas Airlangga (Airlangga Hartarto), PKB mengajukan Cak Imin, dan Bu Mega mengajukan kadernya (Ganjar),” tutur Dradjad kepada reporter detikX. “PPP mengajukan Sandi (Sandiaga Uno) walau belum diumumkan.”

Sumber detikX di kalangan internal partai koalisi pemerintah menyebut, dalam pertemuan enam ketum partai itu, memang terkait koalisi hanya dibahas sedikit. Salah satu isi pembahasan soal koalisi adalah terkait bagaimana partai-partai pendukung pemerintah nantinya melebur ke calon-calon capres yang sudah diusung dan bakal diusung partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Dalam kata lain, kata sumber ini, opsi peleburan hanya akan tertuju pada dua nama, yakni Prabowo dan Ganjar.

Perbincangan terkait opsi peleburan itu—seusai pertemuan—dilanjutkan lima ketum partai tanpa Megawati. Masing-masing ketum partai saling mendiskusikan pilihan capres terbaik bagi strategi pemenangan Pilpres 2024.

PAN, sumber ini bilang, menyatakan sikapnya masih bergantung pada keputusan Jokowi, apakah akan mendukung Ganjar atau Prabowo. Sedangkan Golkar dan PKB sudah tegas menyatakan dukungan kepada Prabowo. Lalu PPP resmi bakal mencalonkan Ganjar bersama PDI Perjuangan.

“Nggak ada yang ke Anies,” kata sumber ini saat berbincang dengan detikX pekan lalu.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy membenarkan, dalam pertemuan itu, memang sempat beberapa kali disinggung soal keserasian antara nama-nama capres dan cawapres yang berada di koalisi pendukung pemerintah. Namun dia tidak bisa memastikan apakah pembicaraan soal capres dan cawapres ini sempat menyinggung nama Anies atau tidak.

Romy hanya mengatakan pembahasan mengenai capres dan cawapres pada Pemilu 2024 cuma disinggung sedikit dan tidak menjadi menu utama pertemuan. Dalam diskusi itu, enam ketum partai dan Jokowi lebih banyak berbicara tentang prediksi dan tantangan ekonomi bangsa. Karena itu, Jokowi dalam sesi akhir pertemuan pun menitipkan bangsa ini kepada enam ketum partai tersebut.

“(Jokowi) menitipkan jangan sampai salah pilih pemimpin karena kan yang memegang tiket pencalonan itu adalah para pemimpin partai politik,” tutur Romy saat dijumpai reporter detikX di kediamannya di kawasan Condet, Jakarta Timur, pekan lalu.

Senada dengan Romy, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan malam itu tidak ada yang secara terang-terangan berbicara soal koalisi. Para ketum partai, sambung Dasco, lebih banyak berbicara tentang persamaan visi-misi pembangunan Indonesia ke depan.

Kemudian, Dasco bilang, diskusi berlanjut ke persoalan ekonomi yang bakal dihadapi Indonesia. “Jadi secara spesifik itu nggak ada yang kemudian bicara koalisi untuk pilpres,” tutur Dasco saat dihubungi reporter detikX pada Sabtu, 6 Mei lalu.

Demikian juga dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, yang menyebut pertemuan enam ketum partai dengan Jokowi malam itu tidak banyak membahas soal koalisi Pilpres 2024. Pertemuan itu, kata Jazilul, hanya silaturahmi halalbihalal biasa selepas Lebaran. “Dan tentu, karena musim pilpres, ada tukar pikiran terkait dengan dinamika perkembangan politik juga,” kata Jazilul kepada reporter detikX.

Sementara itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Nusron Wahid enggan berkomentar banyak terkait isi pertemuan enam ketum partai dengan Jokowi. “Tanya ke Pak Airlangga,” kata Nusron saat ditemui di rumah dinasnya di Kalibata, Jakarta Selatan.

Tim detikX telah berupaya menghubungi Airlangga melalui telepon maupun pesan singkat. Namun, sampai artikel ini diterbitkan, Airlangga belum menjawab permintaan wawancara kami.

Jokowi sejatinya sudah secara samar-samar menunjukkan sikapnya terkait Pilpres 2024. Sikap itu ditunjukkan Jokowi dengan secara sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan di Istana. Padahal NasDem juga bagian dari koalisi pendukung pemerintah.

Jokowi bilang NasDem memang tidak diundang lantaran sudah memiliki koalisi sendiri. Sedangkan partai-partai yang diundang tengah melakukan pendekatan untuk membangun kerja sama politik. Tidak mungkin, tambah Jokowi, NasDem mendengarkan strategi dari partai-partai ini atau sebaliknya.

“Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik,” tutur Jokowi kepada media pekan lalu.

Surya Paloh dalam wawancara dengan media pun mengaku dapat memahami sikap Jokowi ini. Barangkali, kata Paloh, Jokowi memang tengah memposisikan dirinya sebagai pemimpin atas partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

“Dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” tutur Surya Paloh pada Jumat, 5 Mei lalu.

Bagi Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, sikap Jokowi ini sudah secara tegas menunjukkan keberpihakan negara dalam kontestasi politik 2024. Presiden seolah berperan aktif dalam terbentuknya koalisi tertentu atau dukungan terhadap capres maupun cawapres tertentu. Sikap ini, kata Kamhar, tidak etis dan telah mencederai demokrasi.

Istana, sambung Kamhar, seolah telah berubah sebagai posko pembentukan koalisi dan pemenangan capres tertentu. “Kasak-kusuk Presiden Jokowi pada pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal paslon yang tak dikehendaki, dalam hal ini Mas Anies, menjadi tanda ia tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan jiwa politik kenegarawanan,” tegas Kamhar saat berbincang dengan reporter detikX pada Jumat, 5 Mei, malam.

Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Kholid menduga sikap Jokowi yang tidak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan enam ketum partai di Istana merupakan bagian dari respons deklarasi pencapresan Ganjar oleh PDI Perjuangan. Deklarasi ini, kata Kholid, telah mendisrupsi partai-partai koalisi pemerintah yang sempat mewacanakan terbentuknya koalisi besar antara KIB dan KKIR.