Daftar Donatur Palestina
Soalnya rencana itu berkaitan dengan hilangnya hak pilih mereka saat mengikuti Pemilu 2024, terutama Pileg dan Pilkada.
“Jangan sampai hanya 1-2 orang yang mati, lalu dimatikan NIK-nya nanti akan berakibat fatal terhadap hasil Pemilu,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Gembong lalu menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mematangkan rencana ini baik-baik.
Jika perlu, rencana itu bisa dieksekusi setelah Pemilu 2024.
“Pilihan pertama ya sesudah pemilu, pilihan kedua koordinasi dengan KPU. Artinya ini harus betul-betul dilakukan koordinasi yang baik agar hak pilih masyarakat tidak terganggu akibat mematikan NIK, kuncinya di situ,” jelasnya.
Meski demikian, Gembong sebetulnya mendukung rencana penonaktifan NIK tersebut karena berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah daerah.
Dia menyebut, ada sekitar 1,1 juta penerima bansos, dan kemungkinan ratusan warga yang hengkang dari Jakarta masih tercantum dalam daftar tersebut.
“Kalau kita lihat Jakarta itu 1 juta lebih loh (penerima bansos) dari informasi yang kami dapatkan. 1 juta lebih ini kalau tidak dilakukan koordinasi dengan baik, akan berakibat hasil pemilunya bermasalah. Ini artinya kalau mereka menggugat dan lainnya, ini akan bermasalah,” ucapnya.
