Daftar Donatur Palestina
Oleh: Abdullah Hehamahua
Hajinews.id – Korupsi, dari aspek target yang dicapai, ada tiga jenis: material corruption, political corruption, dan intellectual corruption.
Era orde lama, ada krisis konstitusi. Sebab, Soekarno melakukan korupsi politik. Ujungnya, MPRS menghalaunya dari istina. Matinya pun dalam status tahanan kota.
Era orde baru, subur korupsi material. Sebab, kolusi dan nepotisme marak dilakukan keluarga Soeharto. Ujungnya, mahasiswa melengserkannya. Bahkan, matinya pun dalam status terdakwa.
Orde reformasi, Indonesia “tergadai” di tangan oligarki. Sebab, korupsi di bidang politik, ekonomi, dan intelektual terjadi sekaligus. Ini karena, era orla, korupsi terjadi di bawah meja dan masa orba, rasuah ada di atas meja. Namun, era reformasi, mejanya pun dibawa kabur. Bahkan, Menko Polhukam mengatakan, korupsi lebih gila dari orde baru. Olehnya, tema edisi ini, “Indonesia darurat korupsi.”
Korupsi Era Orde Lama
Soekarno paling super dalam melakukan “political corruption.” Korupsi politik pertama yang dilakukannya, Badan Konstituante dibubarkan. Padahal, Badan ini merupakan hasil Pemilu 1955, pilihan raya yang terjujur, transparan, dan demokratis. Kedua, Soekarno memaksa ideologi Nasional, Agama, Komunisme (Nasakom), ajaran yang bertentangan dengan UUD 45. Ketiga, Soekarno mengeluarkan Indonesia dari PBB tanpa persetujuan parlemen.
Korupsi politik keempat, Soekarno membubarkan Masyumi tanpa melalui proses pengadilan. Bahkan, menurut Persahi, pembubaran Masyumi, secara yuridis formil, tidak sah. Korupsi politik kelima, penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sesuatu yang bertentangan dengan UUD 45. Korupsi politik keenam, Soekarno tidak mau bubarkan PKI. Padahal, partai ini yang membunuh enam jenderal. Wajar jika MPRS halau beliau dari istana. Meninggal pun dalam status tahanan kota.
Korupsi Era Orde Baru
Korupsi berupa kolusi dan nepotisme sangat kental. Sebab, keluarga Cendana dan pengusaha nonpribumi menguasai dunia usaha. Bahkan, katering di hotel dan sepatu yang digunakan murid-murid sekolah pun dikuasainnya.
Korupsi materi terbesar yang dilakukan Soeharto adalah berkaitan dengan dana-dana tujuh yayasan yang didirikannya. Hal ini sesuai dengan amanat Tap MPR No IX/MPR/1998 tentang Pemberantasan KKN. Putusan MA, keluarga Soeharto harus mengganti kerugian sebesar 4,4 trilyun rupiah ke negara. Bahkan, Soeharto diseret ke Pengadilan. Namun, perdebatan hukum terjadi. Apakah Soeharto tetap diadili atau dihentikan karena mengalami gangguan kesehatan permanen. Jadi, meninggalnya pun dalam status terdakwa.
Korupsi boleh dibilang tidak terjadi di sektor legislative dan yudikatif. Sebab, era orde baru dikenal sebagai “executive heavy.” Inilah korupsi politik terbesar yang dilakukan Soeharto. Namun, Soeharto baru melibatkan anaknya dalam kabinet pada periode terakhir setelah 32 tahun berkuasa. Tutut, putri sulungnya, baru menjadi Menteri dalam periode terakhir Orba. Itu pun beliau hanya menjabat selama 68 hari (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998). Sebab, Soeharto dilengserkan. Sebelumnya, Tutut pernah menjadi anggota MPR dari fraksi Golkar (1 Oktober 1992 – 14 Maret 1998).
