Daftar Donatur Palestina
Korupsi politik terbesar yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2019. Korupsi politik kedua terbesar adalah pembubaran sejumlah Perda, penerbitan UU covid 19, UU Minerba, amandemen UU KPK, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan UU KUHP. Demikian pula halnya dengan pembunuhan enam laskar FPI di KM50, 11 orang dalam peristiwa Bawaslu, dan 700-an petugas KPPS yang meninggal secara tidak wajar.
Korupsi politik Jokowi yang super adalah menerbitkan Keppres No17/2022 dan Inpres No.2/2023 yang bercanggah dengan Tap MPRS No XXV/1966 yang melarang ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Keppres dan Inpres tersebut menimbulkan pertanyaan mayarakat, apakah Jokowi keturunan PKI. Tidak kalah dahsyatnya, Jokowi ikut “cawe-cawe” dalam proses pencapresan 2024.
Korupsi material terbesar terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Ada 904 kasus (2004 – 2022) berkaitan dengan suap dan gratifikkasi. Dahsyatnya, periode Jokowi, 380 koruptor yang ditangkap KPK. Termasuk empat orang Menterinya Jokowi.
Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi terbanyak kedua yang ditangani KPK. Ada 277 kasus. Jenis korupsi ketiga, penyalahgunaan anggaran (57), pencucian uang (50), pungutan atau pemerasan (27), perizinan (25), dan perintangan proses penyidikan (11).
Korupsi material yang tidak kalah serius dilakukan Jokowi adalah pembangunan infra struktur. Termasuk kereta api cepat, Jakarta – Bandung dan pembangunan IKN, sesuatu yang hanya memenuhi birahi para oligarki. Satu hal yang pasti, Indonesia punya utang (2023), delapan ribu trilyun dengan bunga utangnya, 441T.
Korupsi intelektual yang mencolok pada era Jokowi adalah skenario penetapan anak dan mantunya menjadi walikota di Solo dan Medan. Jika Soeharto selama 32 tahun berkuasa baru menunjuk anaknya menjadi Menteri, Jokowi sangat dahsyat. Hanya dalam masa 7 tahun, anak dan mantunya sudah dipaksa menjadi walikota. Korupsi inteletual yang tidak kalah dahsyat adalah penggunaan dana haji untuk pembangunan infra struktur. Dampaknya, ONH tahun ini, meningkat hampir 50%. Sebab, subsidi pemerintah yang selama ini diberikan karena interest dana haji yang disimpan di bank-bank, sudah tiada.
