Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe alias ikut campur dalam pemilihan presiden 2024 menjadi sorotan media Singapura.
Channel News Asia mempublikasi artikel yang menyoroti pengakuan Jokowi kala menegaskan dirinya bakalan ikut berpartisipasi dalam pilpres 2024.
Artikel berjudul “Jokowi’s ‘meddling’ admission in Indonesia’s presidential polls raises political issues but not against the law” tersebut menggarisbawahi kegiatan politik sang Presiden di ambang masa pemerintahannya.
“Pengakuan Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini bahwa akan ‘cawe-cawe’ dalam pemilihan presiden mendatang tahun depan telah menuai kritik, dengan pengamat mengatakan itu menimbulkan masalah politik bagi kepala negara untuk melakukannya,” demikian tertulis di awal tulisan media CNA, dalam artikel yang dirilis Jumat (9/6).
Dalam artikel tersebut, CNA menuliskan bahwa pada dasarnya langkah Jokowi itu “tidak melanggar hukum apa pun” meski kelihatannya tidak bagus dalam “perspektif etis”. Hal itu ditulis berdasarkan pandangan pengamat politik Ray Rangkuti dari lembaga think tank Lingkar Madani.
“Rangkuti berpendapat bahwa karena belum ada calon presiden resmi, undang-undang tersebut tidak dapat digunakan untuk melawan Jokowi,” tulis CNA.
CNA kemudian mengutip Ray yang berujar, “Tapi dari perspektif dia, dan dari pandangan untuk memperkuat demokrasi, dapat dikatakan bahwa campur tangan ini tidak baik.”
Kepada CNA, Rangkuti juga menambahkan bahwa meski tidak dilarang, Jokowi tetap tidak boleh memihak posisi mana pun. Jokowi menurutnya harus netral karena calon presiden yang telah diumumkan saat ini ada tiga.
Sementara sejauh ini, Jokowi tampaknya hanya mendukung dua dari mereka, sehingga “memicu persoalan keadilan.”
Berbeda dengan Ray, analis politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan kepada CNA bahwa cawe-cawe Jokowi bisa jadi pedang bermata dua.
Jika dipandang positif, kata Wijaya, memang benar bahwa langkahnya itu bisa memastikan pilpres berjalan aman dan lancar. Cawe-cawe itu juga bisa memastikan pembangunan berkelanjutan, karena banyak pemerintahan baru cenderung memulai kembali dan menghentikan program sebelumnya begitu mereka berkuasa.
“Tapi campur tangan juga bisa dilihat secara negatif sebagai keberpihakan politik bagi jagoannya untuk menang,” kata Wijaya.
Dosen politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno juga berpandangan sama. Ia menilai campur tangan Jokowi bisa berpotensi memicu institusi seperti militer dan polisi jadi tidak netral.
Cawe-cawe Jokowi belakangan memang menjadi sorotan setelah sang Presiden mulai ‘aktif’ bertemu dengan para pemimpin partai dan melontarkan komentar mengenai capres idealnya.
Pada November lalu, Jokowi sempat menyatakan bahwa presiden yang ideal yaitu yang rambutnya putih. Saat itu banyak yang menafsirkan sinyal Jokowi mengarah kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pada kesempatan lainnya, yang juga di bulan November, Jokowi mengatakan bahwa 2024 akan menjadi tahunnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Pada Maret, Jokowi bahkan mengunjungi sawah di Jateng bersama keduanya, yang dinilai sejumlah orang sebagai tanda bahwa ia mendukung mereka.
Sementara itu, satu capres lainnya yang sudah diusung sejauh ini ialah eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jokowi hingga kini belum memberikan indikasi bahwa dia mendukung Anies.
Pada 2 Mei, Jokowi bertemu dengan enam ketum partai politik hingga menimbulkan pertanyaan soal apakah mereka sedang menyusun strategi untuk pemilihan mendatang.
Jokowi pun menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan pada 5 Mei bahwa mereka hanya berdiskusi.
Namun, pada 29 Mei, dalam sebuah pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media, Jokowi mengakui bahwa ia ingin cawe-cawe dalam pilpres ini.
“Mencampuri negara, untuk kepentingan nasional. Saya memutuskan untuk ikut campur dalam arti positif. Mengapa saya tidak bisa? Tidak bisakah saya berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa ikut campur,” kata Jokowi.
