Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menganggap wajar jika Presiden Jokowi cawe-cawe di Pemilu 2024.
Yahya mengatakan persoalan cawe-cawe bisa dilihat dari sudut pandang Jokowi sebagai bagian dari koalisi. Menurutnya, Jokowi ikut campur sebagai presiden dari koalisi yang mendukungnya.
“Presiden koalisi, kalau ngomong dengan partai koalisinya wajar saja mengenai cawe-cawe,” kata Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, (9/6).
Dia pun sebenarnya tak melihat Jokowi melakukan cawe-cawe. Menurutnya, Jokowi hanya menjalankan kewajiban menjaga bangsa.
“Upaya presiden untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Hal itu pertama kali ia ungkap saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa
Jokowi beralasan ia punya kepentingan memastikan transisi kepemimpinan sukses. Hal itu karena kemajuan Indonesia membutuhkan pembangunan berkelanjutan.
“Cawe-cawe udah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional,” ungkap Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6).
Sementara itu, Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ berpendapat Presiden Jokowi harus bersikap imparsial alias tidak boleh memihak kepada salah satu calon Pilpres 2024.
Ia mengingatkan Jokowi seharusnya paham dua dari 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU 7/2017 adalah adil dan proporsional.
“Kalau ingin cawe-cawe harus sesuai dengan porsi tugas dan kewenangan presiden, yakni cawe-cawe dalam urusan memastikan pemilu ini berjalan dengan baik sebagaimana mandatori rakyat dan konstitusi. Bukan cawe-cawe dalam urusan capres, apalagi meng-endorse capres tertentu,” tegas Herdiansyah.
