Daftar Donatur Palestina
Oleh: Susilo Bambang Yudhoyono
Hajinews.id – Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 mendatang. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe. Seperti biasanya. Meskipun, besaran belahannya belum tentu sama.
Mengartikan apa yang dimaksudkan dengan cawe- cawe juga beragam. Begitulah pemaknaan terhadap satu istilah. Karena ini berasal dari bahasa Jawa, barangkali saudara-saudara kita yang tidak bersuku Jawa mengalami kesulitan untuk menangkap apa yang Presiden Jokowi maksudkan dengan cawe-cawe itu.
Apa yang ingin saya ungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya pandangan dan pendapat saya. Yang setuju dengan saya monggo, yang tidak setuju tentu saya hormati. Itulah indahnya konstitusi kita, UUD 1945, yang menjamin dan memproteksi kebebasan berbicara,
kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat. Inilah salah satu nilai demokrasi yang kita anut. Tentu dengan catatan “freedom of speech” harus berdasar pada fakta dan kebenaran (bukan fitnah atau hoax), dan bukan sebuah ujaran kebencian (hate speech) yang bisa menimbulkan keonaran bahkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan publik. Kebebasan berbicara juga mesti disampaikan dengan bahasa dan cara yang patut serta bukan sumpah serapah yang bisa merusak jiwa masyarakat kita.
Bagi banyak orang, cawe-cawe dimaknai sebagai tin- dakan yang baik. Berkonotasi positif. Ini contohnya.
Di sebuah desa ada rumah yang kejatuhan pohon. Penghuninya nampak syok dan sangat bersedih. Te- tangganya, Pak Budi, bilang sama istrinya. “Bu, kasihan tetangga kita. Kita harus membantu. Aku tak cawe-cawe, untuk meringankan bebannya”.
Contoh yang lain seperti ini.
Seorang istri berkata kepada suaminya: “Pak, anak kita yang nomor dua ini, Kardi, malasnya bukan main. Bersihkan kamar malas, belajar malas. Saya lihat kawan- kawannya juga nggak karu-karuan. Mbok jangan dibiarkan to Pak. Nanti jadi apa dia kalau sudah dewasa. Bapak mesti cawe-cawe. Saya yakin dia akan mendengarkan kata-kata ayahnya”. Ini contoh cawe-cawe yang berkonotasi positif.
Namun, ada pula yang mengartikan cawe-cawe itu tidak baik. Contohnya adalah, apa jawaban sang anak, Kardi, yang merasa tidak suka selalu didikte oleh orang tuanya. Begini kata-kata Kardi: ”Kenapa sih Bapak sama Ibu selalu mencampuri urusan Kardi. Nggak usah cawe- cawe lah. Ini urusanku, aku yang menentukan”. Ini juga jelas, bagaimana Kardi memaknai kata cawe-cawe yang dianggapnya negatif.
Ada lagi yang ingin saya contohkan.
Contoh yang satu ini saya alami sendiri ketika dulu saya mengemban amanah memimpin Indonesia yang kita cintai bersama. Masih ingat benturan keras antara KPK dengan Polri atau yang terkenal dengan istilah “Cicak Lawan Buaya”. Sebagian pasti masih ingat. Kalau meminjam istilah cawe-cawenya Pak Jokowi, yang saya lakukan dulu mungkin juga termasuk cawe-cawe yang berkonotasi positif.
Waktu itu, benturan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut memang keras, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan publik. Di kalangan elit penyikapannya juga berbeda-beda. Ada yang mendesak, sambil menyalahkan saya, agar Presiden segera mengambil alih persengketaan itu dengan arah “membela KPK” dan “menyalahkan Polri”. Ada juga yang tidak setuju kalau Presiden melakukan campur tangan karena penegakan hukum bukan kewenangan Presiden. Di antara yang tidak setuju itu juga khawatir kalau saya menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik.
Apa yang saya lakukan?
Saya memutuskan dan melakukan tindakan untuk menengahi sengketa itu agar segera selesai dan tidak makin menjadi-jadi. Saya mengundang Ketua KPK dan Kapolri untuk secara intensif segera menyelesaikan kericuhan ini. Selama 2 hari 2 malam, secara maraton kita bikin langkah- langkah konkret untuk “menormalisasi” hubungan baik kedua lembaga tersebut, yang alhamdulillah kedua pejabat penting tersebut sepakat dan melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan.
