Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana memastikan dirinya tidak asal bunyi (asbun) menyampaikan informasi di media sosial. Semua informasi yang dia terima selalu dicek kebenarannya berkali-kali.
“Setiap ada informasi, saya cross check ke satu, dua, tiga, empat, lima orang yang saya pikir layak ditanya soal informasi ngeri-ngeri sedap. Baru saya lepas (ke publik),” kata Denny dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Anies akan Diambil KPK? Ini Skenarionya’, Ahad (25/6/2023).
Denny mengatakan tidak semua informasi yang diverifikasi dia sampaikan pada publik. Pakar hukum tata negara itu juga memperhitungkan konsekuensi.
“Yang menerima risiko saya. Dianggap menyebar berita bohong, membocorkan rahasia negara, apa untungnya? Hampir tidak ada,” ujar dia.
Denny bahkan menyebut tindakannya bisa memengaruhi kantornya. Klien-klien berpotensi tidak mau lagi menggunakan jasa kantor hukum Denny.
“Ada risiko hukum tapi saya anggap ini penting sebagai bagian advokasi publik,” papar dia.
Denny mencontohkan informasi soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Informasi itu dinilai penting diperhatikan publik lantaran dampaknya yang dahsyat.
“Kalau tertutup, melanggar policy dan kita tidak mau pemilu mundur karena deadlock antara MK dengan partai parlemen yang ujungnya penundaan pemilu,” tutur dia.
Sikap senada dilakukan Denny saat menyampaikan informasi teranyar terkait penetapan bakal calon presiden Anies Baswedan sebagai tersangka kasus korupsi Formula E. Penetapan itu disebut bakal dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sudah di-cross chek, kok begini akan tadi tersangka? Saya sampaikan jangan mempolitisasi kasus-kasus dalam konteks penjegalan Anies karena dampaknya besar,” tutur dia.
