Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti riuh kritikan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu pun menyinggung sikap Luhut. Ia mengherankan ada pejabat negara yang justru tak menyukai kegiatan terkait pemberantasan korupsi.
“Saya heran, ada pejabat negara tidak menyukai pemberantasan korupsi. Ada apa?,” ungkap Said Didu dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @msaid_didu, Jumat (21/7).
Sementara itu, kritikan terhadap Luhut itu diluapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti riuh kritikan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu pun menyinggung sikap Luhut. Ia mengherankan ada pejabat negara yang justru tak menyukai kegiatan terkait pemberantasan korupsi.
“Saya heran, ada pejabat negara tidak menyukai pemberantasan korupsi. Ada apa?,” ungkap Said Didu dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @msaid_didu, Jumat (21/7).
Sementara itu, kritikan terhadap Luhut itu diluapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Dia mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengedepankan pencegahan. Menurut dia, pencegahan harus beriringan dengan penindakan.
Lebih lanjut, MAKI justru meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Luhut soal pernyataan OTT KPK adalah kampungan. MAKI meminta Jokowi memerintahkan Luhut untuk tidak lagi mengulangi ucapannya soal OTT.
“Saya meminta Presiden Jokowi menegur Pak Luhut untuk tidak mengulangi lagi dan mengklarifikasi pernyataannya yang mengecam OTT,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Terakhir, Novel Baswedan sendiri mengatakan penindakan, pencegahan, dan pendidikan merupakan rangkaian pemberantasan korupsi yang tidak dapat dipisahkan.
Ketiga rangkaian ini, kata Novel, harus dilakukan secara keseluruhan. Ia juga menanggapi komentar Luhut yang mengatakan KPK hanya fokus pada penindakan.
“Justru OTT itu penindakan paling efektif. Bahkan bisa bernuansa pencegahan karena bila banyak OTT, orang takut berbuat korupsi (suap),” kata Novel Baswedan.
Sebelumnya Luhut mengatakan kinerja KPK tidak boleh hanya dilihat dari jumlah orang yang ditangkap. Dia mengatakan strategi pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada penindakan dengan menangkapi orang adalah strategi yang kampungan.
“Itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso,” kata Luhut di sela acara diskusi Stranas PK di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.
Luhut mengatakan KPK memiliki 3 fungsi, yakni pendidikan, pencegahan dan terakhir baru penindakan. Menurut dia, selama ini lebih banyak orang yang berfokus pada fungsi penindakan. Sehingga, apabila jumlah penindakan yang dilakukan KPK berkurang, maka KPK dinilai gagal menjalankan tugasnya. “Kita selalu senangnya lihat drama penindakan, itu yang menurut saya tidak boleh,” kata Luhut.
