Daftar Donatur Palestina
Oleh Adi Suryadi Culla, Dosen Fisip Unhas
Hajinews.id – Beberapa hari lalu (27/7/2023), saya menghadiri undangan peluncuran buku Biografi Prof Husain Syam dalam rangkaian acara Dies Natalis UNM (Universitas Negeri Makassar).
Ada pernyataan menarik yang dibuat oleh Rektor UNM dua periode tersebut, yang membuat saya menulis artikel ini.
Ketika memberi sambutan, beliau mengemukakan : Ada perbedaan yang sulit untuk dihadapi antara dunia akademik dan dunia politik. Dalam dunia akademis: Ilmuwan atau dosen boleh salah, tapi tidak boleh bohong.
Lalu, proposisi itu beliau lanjutkan dengan pertanyaan: bagaimana dengan dunia politik atau politisi? Jika ilmuwan boleh salah namun tidak boleh bohong, apakah berarti bahwa dalam ranah politik : para politisi boleh salah tapi boleh juga bohong? Ini pertanyaan yang langsung menyentuh persepsi miring tentang hubungan antara dunia akademik dengan dunia politik.
Perihal berbohong dalam politik atau soal perhadapan antara kebenaran dan kebohongan.
Menjadi suatu catatan serius, jika dipandang dari adanya anggapan masyarakat yang negatif tentang politik. Politisi sering dituding, bahkan dituduh, sebagai kaum pembohong.
Jika berkata sulit dipercaya! Contohnya, jika berkampanye, banyak mengumbar janji; dan ketika dia terpilih, janji itu ternyata hanya harapan palsu.
Para politisi diletakkan di suatu pojok bahwa dia tidak hanya sering berjanji, tapi juga banyak berbohong.
Terhadap janji yang diumbar, jangankan masyarakat merasa tertipu; bahkan merunut suatu joke : justeru para politisi itu sendiri juga sebenarnya heran jika masyarakat mempercayai janji yang mereka buncahkan.
Sketsa dunia politik yang buruk dalam anggapan masyarakat, tentu sudah bukan cerita asing. Ini bukan masalah baru.
Kendati begitu selama ini menjadi soal yang meresahkan; mengingat dunia politik merupakan ranah yang menentukan kehidupan warga negara.
Sepanjang kita hidup dalam sebuah negara, selama itu pula kita diatur oleh para politisi atau pejabat pembuat reguliasi di Lembaga eksektif ataupun legislatif.
Sementara para politisi atau domain politik itu sendiri minus atau defisit moralitas.
Keresahan yang muncul adalah kita berhadapan dengan suatu kondisi dimana antara ranah politik atau kekuasaan dan negara dengan ranah kebenaran dan moralitas memiliki hubungan yang buruk. Pasal utamanya, dunia politik tidak bisa dipercaya.
Hannah Arendt dalam tulisannya Truth and Politics memberikan pembahasan menarik soal ini.
Menurutnya, politik dan kebenaran merupakan dua hal yang sebenarnya terpisah, jika tidak saling bertentangan. Bahkan, kata Arendt, tidak ada tempat untuk kebenaran dalam politik (Arendt, 1993).
