Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Partai Golkar dihebohkan dengan isu diadakannya Musyawarah Nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Munculnya isu tersebut merupakan salah satu efek dari sikap Airlangga yang belum menentukan arah partai yang akan mengusung pohon beringin di Pilpres 2024.
Selain itu, Airlangga baru-baru ini diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin ekspor (Crude Palm Oil /CPO) yang membuat segelintir elite Golkar menguatkan isu Munaslub.
Golkar sendiri meluncurkan koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Aksi Nasional dan PPP pada Pilpres 2024. Namun, PPP baru-baru ini mengumumkan dukungannya kepada calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Sementara itu, PAN condong ke arah Ketua Umum dari partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mengajukan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Teranyar, Ketua DPD Golkar se-Indonesia menggelar pertemuan di Bali. Hasilnya adalah Ketua DPD Golkar se-Indonesia sepakat menolak isu munaslub. Ditambah juga politikus senior Golkar Jusuf Kalla yang juga menolak wacana munaslub tersebut.
Nemun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai posisi Golkar saat ini belum aman karena masih ada kelompok yang menginginkan Munaslub.
Ujang turut menyinggung kasus dugaan korupsi CPO di Kejagung yang dia sebut sebagai alat sandera pihak lain kepada Golkar dan jadi pintu masuk Munaslub kalau Airlangga akhirnya terjerat kasus hukum. Namun jika Airlangga aman di kasus hukum maka isu Munaslub bisa mereda.
Potensi berlabuh ke PDIP-Ganjar
Atas kasus yang menyandera Menko Perekonomian itu, Ujang menduga dukungan Golkar bakal berlabuh pada PDIP.
“Karena diduga ya partai merah (PDIP) itu menjaga mengawal Airlangga agar tidak terkena kasus. Agar tidak lanjut ke proses penyidikan. Kan seperti itu. Makanya Airlangga dan Golkar itu akan berkoalisi dengan PDIP atau mengusung Ganjar sebagai capres,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/8).
Menurut ujang, Airlangga dan Golkar tinggal menunggu waktu saja untuk menyatakan diri berkoalisi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di Pemilu 2024.
“Jadi itu yang sudah jadi desain dari Airlangga mendukung Ganjar dan berkoalisi dengan PDIP. Karena kepentingan sandera politik itulah, maka Golkar tersandera, Airlangga tersandera, maka suka tidak suka mendukung Ganjar dan PDIP. Konstruksi politik belakang layar seperti itu,” kata dia.
Ujang kemudian menduga hukum masih dapat diintervensi oleh kekuatan politik.
“Bukan yang aneh di republik ini. Sudah terjadi sejak lama. Dari setiap kekuasaan itu terjadi, cuma skalanya saja. Lebih masif atau tidak, terang-terangan atau tidak. Memang tidak boleh, tapi itu bisa terjadi. Saling menyandera politik,” tuturnya.
Terkait tudingan Ujang itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana membantah bahwa ada kepentingan politik di balik pemanggilan Airlangga.
