Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan Pemerintah Indonesia tidak akan mundur untuk melanjutkan program hilirisasi meskipun sejumlah negara dan organisasi internasional kompak “menyerang” kebijakan RI.
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan menghentikan kebijakan menuju industrialisasi dan hilirisasi komoditas mentah. Pasalnya, kebijakan ini akan memberikan nilai tambah besar untuk negara ini.
Seperti diketahui, Uni Eropa hingga Dana Moneter Internasional (IMF) mengkritik dan bahkan menentang kebijakan larangan ekspor mineral, terutama bijih nikel, yang telah diterapkan Indonesia sejak 2020 lalu.
“Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop. kemudian yang masuk ke tembaga, ke copper. Nanti masuk lagi ke bauksit dan seterusnya karena memang siapapun negara manapun organisasi internasional apapun saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri,” tutur Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/08/2023).
Jokowi menegaskan, hilirisasi nikel akhirnya membawa Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan mencapai Rp 510 triliun dari sebelum hilirisasi ini berjalan, Indonesia hanya bisa mendapatkan nilai ekspor sebesar Rp 17 triliun.
Presiden juga sempat mengungkapkan dampak hilirisasi nikel yang sudah dijalankan Indonesia sudah menyerap lapangan kerja jauh berlipat-lipat dibandingkan ketika hanya menjual mineral mentah.
Dia menyebut, sebelum hilirisasi, lapangan kerja di sektor nikel hanya sebesar 1.800 tenaga kerja. Namun ketika sudah melakukan program hilirisasi, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 71.500 orang. Itu pun hanya yang berada di Sulawesi Tengah, belum termasuk di daerah lain yang juga turut menggencarkan program hilirisasi.
Kemudian, di Maluku Utara, sebelumnya hanya 500 orang, setelah hilirisasi, jumlah pekerja tercatat mencapai 45.600 orang.
Seperti diketahui, pada 2020 Uni Eropa menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena melarang ekspor bijih nikel. Sayangnya, pada Oktober 2022 lalu WTO menyetujui gugatan Uni Eropa dan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakannya. Tak tinggal diam, Pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama ini pada Desember 2023 lalu.
Belum juga proses sidang banding berjalan, Uni Eropa kembali melakukan “serangan” baru melalui konsultasi Penegakan Aturan atau Enforcement Regulation. Ini dilakukan untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan Pemerintah Indonesia.
Jika terbukti ada kerugian, Uni Eropa akan melakukan pembalasan, salah satunya dengan menerapkan bea masuk barang-barang dari Indonesia.
Selain Uni Eropa, IMF juga mengkritik kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.
“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya Article IV Consultation, dikutip Selasa (27/6/2023).
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
“Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif,” tambahnya.
