Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan negara akan memberikan subsidi tarif atau Public Service Obligation (PSO) untuk tiket kereta api Jakarta-Bandung Ekspres (KCJB) mendatang.
Kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri merupakan proyek masif yang pembangunannya dibiayai oleh utang China. Sesuai dengan komitmen awal, KCJB seharusnya dilakukan tanpa campur tangan pemerintah, yaitu business-to-business (b to b).
Pasalnya, kontraktor proyek tersebut merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan China, dan pemerintah tidak akan memberikan jaminan apapun terhadap proyek tersebut jika terjadi masalah.
Akhir-akhir ini biaya investasi proyek KCJB meroket. Pemerintah Indonesia dan China kemudian sepakat menaikkan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$1,2 miliar.
Hasilnya, proyek ini telah berjalan sejak 2016 dan total biayanya sekarang menjadi $7,27 miliar. Suku bunga tetap di Cina adalah 2% per tahun.
Nilai yang dinaikkan ini sebenarnya melebihi usulan investasi $6,2 miliar dalam proyek KCJB olehproposal Jepang melalui JICA dengan tingkat bunga 0,1%.
Pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan China untuk pinjaman sebesar 560 juta dolar untuk mengatasi inflasi.
Agar tak jadi proyek mangkrak, Pemerintah Indonesia juga akhirnya menyuntik dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Tiket KCJB disubsidi
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya menyatakan bahwa harga tiket kereta cepat Jakarta Bandung untuk operasi awal akan ditawarkan Rp 250 ribu. Besaran tarif tersebut juga sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan.
Apabila menghitung keekonomian dengan investasi yang sudah dikeluarkan, tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung sebelumnya rencananya ditetapkan di kisaran Rp 300.000.
Namun untuk menarik masyarakat agar terdorong menggunakan mode transportasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi pada tiket.
Jokowi menuturkan, subsidi dari APBN untuk PSO tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung sangat diperlukan.
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, dikutip dari Antara.
Jokowi memaparkan bahwa akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan di Jabodetabek dan Bandung semakin parah.
“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung,” ujar dia.
Menurutnya, kemacetan tersebut harus segara diatasi karena telah merugikan perekonomian Jabodetabek dan Bandung secara signifikan.
Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan itu, di antaranya, dengan memberikan subsidi agar tiket moda transportasi massal terjangkau.
“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Sumber: kompas
1 Komentar