Daftar Donatur Palestina
Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Hajinews.id – Inilah yang menjadi kekhawatiran para kader PDIP. Kekhawatiran ini sudah sangat lama: Jokowi berpisah, bahkan berhadap-hadapan dengan Megawati.
Sudah menjadi hukum sejarah, jika di dalam satu komunitas, organisasi atau partai, ada dua matahari kembar, maka akan terjadi benturan kepentingan. Dua matahari itu artinya dua tokoh yang sama besar pengaruhnya. Maka satu dengan yang lain akan berebut pengaruh itu. Bukan atas keinginan mereka berdua mengambil posisi itu, tapi sejarah akan secara niscaya membenturkan mereka.
Demi untuk menjaga otoritas tunggalnya di PDIP, ini juga sesuai dengan amanah dan spirit konggres, Megawati menjadikan Jokowi sebagai petugas partai. Sementara Jokowi sendiri adalah presiden. Jangkauan wilayah dan otoritas kekuasaannya lebih luas dari Magawati. Maka, tidak memungkinkan Jokowi menerima statusnya sebagai petugas partai.
Jokowi menolak dijadikan petugas partai bukan atas kemauannya sendiri. Tapi posisinya sebagai presiden tidak memungkinkan ia menerima diposisikan sebagai petugas partai. Dari sinilah probelm hubungan tidak harmonis antara Jokowi dengan Megawati dimulai. Banyak kasus yang membuat keduanya harus bersitegang. Bahkan sejak penyusunan kabinet 2014. Ketegangan tidak pernah berhenti, hanya mengalami pasang surut.
Pilpres 2024, Jokowi harus exit dari PDIP. Sebab, tidak mungkin Megawati akan berbagi otoritas dengan Jokowi. Ini bukan mau atau tidak maunya Megawati. Ini soal keadaan yang tidak memungkinkan Magawati berbagi kekuasaan dengan Jokowi di partai. Berbagi otoritas Jokowi di PDIP, ini sama saja memberi ruang untuk Jokowi melakukan kudeta.
Konflik Jokowi vs Magawati ini bukan soal moral. Bukan soal Jokowi tidak pandai berterima kasih dan malah mbalelo terhadap Megawati. Tidak sesederhana itu. Tapi konflik keduanya adalah tuntutan keadaan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Keduanya tidak bisa keluar dari posisi saling berhadapan.
2024, masa kekuasaan Jokowi habis. Jokowi selesai. Jokowi hanya bisa eksis di panggung politik jika ia aktif di partai. Di PDIP, ruangnya ditutup oleh Megawati. Jokowi sama sekali tidak diberi peran dalam pencapresan Ganjar. Megawati paham kalau ini berbahaya. Kita tahu, Magawati adalah politisi kawakan yang sangat matang.
Sekali Jokowi diberi ruang di pencapresan Ganjar dan Ganjar menang, maka Jokowi dan Ganjar bisa berkompromi untuk kudeta Megawati. Keduanya, Jokowi dan Ganjar hanya punya kekuatan kalau keduanya bergabung melawan Megawati.
