Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, sejumlah kritikan yang dilontarkan PDI Perjuangan baru-baru ini adalah bentuk kemarahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritikan PDIP baru-baru ini yakni terkait program lumbung pangan atau food estate. Selain itu, kata Ujang, PDIP juga melontarkan tentang karma politik kepada pemimpin yang tidak jujur.
Tak hanya itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri juga tidak mengundang Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam acara konsolidasi kepala daerah PDIP di Jawa Tengah.
Ujang mengatakan kritikan pedas dan sikap PDIP itu jelas mengarah ke Jokowi. Penyebabnya, Ujang melihat Jokowi dianggap sudah berani melawan garis partai dengan mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres 2024.
“Menyerang Jokowi dengan food estate lalu menyinggung dengan kata-kata akan kena karma politik, itu mungkin bentuk kekecewaan atau kemarahan PDIP kepada Jokowi yang dianggap di belakang layar mendorong-dorong koalisi PAN dan Golkar kepada Prabowo,” ujar Ujang kepada Liputan6.com, Jumat (18/8/2023).
Menurut Ujang, PDIP sedang mengingatkan Jokowi sebagai petugas partai yang sudah mengusungnya menjadi presiden dua periode untuk tetap taat pada garis partai. Jika mendukung kandidat lain selain Ganjar, maka partai menjadi marah.
“Ini membuat kelihatannya PDIP marah. Marahnya tidak tanggung tanggung ya, tidak mengundang Gibran, mengkritik food estate lalu membuat statement pemimpin yang tidak jujur akan dapat karma politik,” ujar Ujang.
“Saya melihatnya ini bentuk kemarahan dari PDIP kepada Jokowi dan keluarganya sehingga mengeluarkan kritik-kritik keras dan pedas itu muncul pasca PAN dan Golkar mengusung dan mendeklarasikan Prabowo sebagai capres,” sambungnya.
Ujang tak terlalu memahami apakah ini juga bagian dari hukuman PDIP kepada dinasti Jokowi. Yang jelas, PDIP ingin mengingatkan bahwa kader partai harus loyal, termasuk Jokowi.
“Yang jelas ini bagian dari kritikan, kemarahan yang diungkapkan karena dianggap Jokowi meng-endorse pihak lain. Ada sinyal ingin mendukung pihak lain di luar PDIP sehingga PDIP menganggapya kader partai yang tidak loyal maka harus dikritik, diingatkan secara keras,” kata Ujang.
Jokowi akan Dikritik jika Bikin PDIP Kecewa
Ujang melihat, sebetulnya PDIP sudah sering mengkritik Jokowi. Di antaranya ketika Jokowi jadi presiden pada periode pertama.
“Ketika menyusun kabinet dan setelah dilantik, Jokowi dikritik habis PDIP. Karena ada reshuffle, dan PDIP akhirnya kebagian jatah kursi kabinet menteri, sehingga Pramono Anung masuk,” kata Ujang.
“Banyak lagi ya (kritik PDIP ke Jokowi). Yang lain misalkan Jokowi menolak 3 periode. Lalu juga PDIP menolak Israel U-20 ke Indonesia, sehingga Indonesia gagal jadi tuan rumah,” kata Ujang.
Teranyar, PDIP mengkritik kebijakan Jokowi soal food estate yang dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Meski dipercayakan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, namun program itu merupakan gagasan dari Jokowi.
“Kritikan masalah food estate yang dianggap kejahatan lingkungan itu sebenarnya kritikan yang biasa dilakukan oleh PDIP karena biasanya ada suatu kekecewaan terhadap Jokowi. Tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak ada kritikan jika tidak ada masalah,” kata Ujang.
“Cuma kan lucu, persoalannya yang mengkritik itu kan partainya sendiri. Jokowi itu petugas partai dan juga kader partainya sendiri. PDIP juga bukan partai oposisi, dia partai penguasa, partai pemerintah, masa iya mengkritik kebijakannya sendiri. Itu kan lucu,” Ujang menambahkan.
Gibran Tak Diundang di Konsolidasi PDIP
Nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka kerap digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Kencangnya isu tersebut akhirnya dikaitkan publik dengan absennya sosok Wali Kota Solo itu saat konsolidasi kepala daerah PDIP se-Jawa Tengah. Gibran pun mengaku tidak diundang.
Menjawab hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membantah ketidakhadiran pemuda 35 tahun tersebut akibat isu yang hangat beredar.
“Tidak ada kaitannya,” kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Hasto menjelaskan, Gibran tetap bagian dari PDIP dan pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pada momentum rapat kepala daerah PDIP, lanjut Hasto, Gibran sedang memberikan materi diskusi soal strategi pemenangan Ganjar.
“Mas Gibran kan hadir di sini, bahkan memimpin diskusi tentang pemenangan Pak Ganjar,” ungkap Hasto.
Hasto menambahkan, Gibran Rakabuming Raka juga sudah memberi sejumlah rekomendasi tentang hal apa saja yang perlu dikaji baik di tingkat pusat dan daerah, sebagai bahan kajian diskusi yang akan diimplementasi untuk tim pemenangan Ganjar di tiap daerah.
“Mas Gibran juga telah memberikan rekomendasi yang baik, di mana apa yang dikaji di tingkat pusat di mana saat itu Mas Gibran menjadi pimpinan kelompoknya, kemudian dijabarkan di daerah,” Gibran menandasi.
Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku tidak diundang DPD PDIP Jawa Tengah dalam konsolidasi kepala daerah kader PDIP di Hotel Padma Semarang pada Selasa (15/8) malam. Lantaran tidak diundang, Gibran pilih menghadiri malam grand final pemilihan Putra Putri Solo 2023 di Lokananta, Solo.
Singgung Pemimpin Tidak Jujur akan Ada Karma Politik
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjadi inspektur Upacara Penaikan Merah Putih menyambut HUT ke-78 RI di Sekolah Partai, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
Hasto membacakan amanat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pesan itu berisi permintaan kepada semua anak bangsa melihat pemimpin dari karakter. Sebab, karakter itulah yang membuat pemimpin bisa disayang rakyat.
“Mengapa Ibu Mega selalu menegaskan bahwa melihat pemimpin itu ketika turun, apakah rakyat antusias, apakah ada rakyat yang secara spontan memberikan dukungan dan kemudian apa ada euforia? Melihat pemimpin itu dari bobot, bibit, bebet, dari keluarganya, dari kapasitas kepemimpinannya, dari moralitasnya, dari getaran kemanusiaan dalam dirinya apakah pemimpin ini mampu merawat kehidupan atau justru sebaliknya,” pesan Megawati.
Dalam amanatnya, Megawati Soekarnoputri juga mengatakan perlunya semua pihak melihat seorang pemimpin yang berwatak jujur karena hal itu bisa menjadi dasar memajukan Indonesia.
Dia kemudian menyinggung tentang kisah pewayangan ketika tokoh pemimpin Pandawa, Yudhistira yang memiliki watak jujur.
“Pemimpin ini harus menunjukkan watak yang jujur, tidak ada pemimpin negara-negara yang kemudian bohong. Pemimpin itu jujur sebagai watak yang paling elementer karena itulah dalam cerita wayang. Pemimpin Pandawa itu sosok Yudhistira yang jujur, yang bersih, bahkan digambarkan darahnya putih, saking jujurnya,” ujar Hasto.
Dia mengatakan seorang pemimpin tidak boleh berbohong dan memanipulasi angka-angka hanya untuk kepentingan elektabilitas.
Oleh karena itu, kata Hasto, momentum HUT ke-78 RI sebaiknya dipakai semua anak bangsa untuk bisa menghasilkan sosok pemimpin berwatak jujur.
“Ini syarat paling penting. Seorang pemimpin tidak boleh memanipulasi demi elektoral. Maka, ini yang harus ditanamkan dengan memperingati kemerdekaan ke-78 agar pemimpin ke depan harus jujur. Kalau tidak jujur saudara sekalian, akan ada karma politik. Itulah keyakinan spiritualitas kita sebagai bangsa yang bertuhan,” ucap Hasto.
PDIP Kritik Program Jokowi Food Estate
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, food estate. Program tersebut dianggap sebagai kejahatan lingkungan.
Gerindra langsung bereaksi. Food estate yang dipimpin langsung Menhan Prabowo Subianto itu disebut merupakan program Presiden Jokowi.
Meluruskan kritiknya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung program Food Estate.
“Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita,” kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Namun, kata dia, bukan berarti PDIP dilarang menyampaikan kritik. Sebab, menurut catatan Hasto, implementasi dari kebijakan tersebut kini sudah bergeser arahnya kepada pihak-pihak tertentu.
“Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested interest. Sehingga dibentuk misalnya perusahaan-perusahaan yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara,” kata Hasto.
Namun saat disinggung lebih jauh, apakah program food estate yang dijalankan oleh Prabowo Subianto sebagai perpanjangan tangan Jokowi adalah hal yang politis, Hasto menolak menjawab.
“Food estate cukup,” ucap Hasto.
Padahal sebelumnya, Hasto menyebut kegagalan proyek food estate adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menilai, kegagalan tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program tersebur didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan pemilu 2024.
“Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” Hasto.
