Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — PDI Perjuangan tidak mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada pertemuan konsolidasi PDIP Jateng di Semarang. Tidak diundangnya Gibran bisa dibaca publik sebagai sebuah sinyal atau peringatan karena kedekatan keluarga Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.
Peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai tidak hanya tidak diundangnya Gibran, kritik keras yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap program food estate atau lumbung pangan tidak bisa dilepaskan dari konteks persaingan pada Pilpres 2024.
“Ya kritik keras yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, saya kira tidak lepas dari kompetisi pilpres di mana dalam hasil dari berbagai lembaga survei, Prabowo Subianto selalu menduduki posisi tinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo,” kata Lili.
Menurut Lili, kritik tersebut bisa saja untuk mendelegitimasi atau menurunkan elektabilitas Prabowo Subianto.
“Dengan kritik sampaikan tersebut tentu untuk mendelegitimasi popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto,” tambahnya.
Hal itu diperberat dengan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto yang dinilai semakin akrab.
“Beberapa pertemuan, baik Jokowi dengan Prabowo maupun antara Gibran dengan Prabowo Subianto, dibaca oleh publik sebagai bentuk sokongan atau dukungan terhadap Prabowo Subianto,” tambahnya.
Atas dasar itu, menurut Lili, bisa jadi menjadi pemicu tidak diundangnya Gibran Rakabuming Raka pada pertemuan konsolidasi PDIP Jateng di Semarang. Tidak diundangnya Gibran bisa dibaca publik sebagai sebuah sinyal atau peringatan karena kedekatannya dengan Prabowo Subianto.
“Karena publik melihatnya seperti itu maka dari Ketua PDIP, Said Abdullah, lalu meminta maaf atas tidak diundangnya Gibran,” tandasnya.
Gibran Cawapres
Lili menegaskan peluang Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres.
“Saya kira jika MK mengabulkan judicial review tentang batas umur menjadi 35 tahun, besar kemungkinan Gibran sebagai cawapresnya. Karena memang Judicial review itu dilakukan, seperti dikatakan banyak pengamat, tidak lepas untuk kepentingan tersebut,” pungkasnya.
Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin. Ia mengatakan, Gibran Rakabuming akan maju sebagai cawapres Prabowo Subianto jika MK mengabulkan gugatan UU Pemilu tentang ambang batas usia Capres-Cawapres.
“Maka ketika MK nanti mengabulkan gugatan, usia minimum itu dari 40 ke 35 tahun ,maka disitulah peran Gibran untuk jadi cawapres prabowo sangat tinggi, sangat besar,” kata Ujang hari ini (18/8).
Menurutnya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada gugatan jika tidak ada tujuan.
“Gibran masuk, didorong dipaksa. Itu sebuah langkah yang sudah kita analisa, sejak gugatan itu dimunculkan. Jadi sudah lama itu skemanya,” sebut Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut menjelaskan, ada dukungan besar dibalik majunya Gibran.
“Karena kita tahu, PAN dan Golkar itu ada dibawah kendali Jokowi. Jadi sangat memungkinkan terjadi, dia menjadi cawapres Prabowo,“ ungkap dia.
Adapun PAN dan Golkar baru saja menyatakan berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, mengusung Capres Prabowo. Kursi Cawapres Prabowo yang ‘diperebutkan’ oleh Ketua Umum pendukung koalisi, akan mudah diserahkan ke Gibran, jika MK mengabulkan gugatan tadi.
Lalu, jika Gibran maju sebagai Cawapres Prabowo, sudah bisa dipastikan hubungan PDIP dan Trah Jokowi koyak.
“Kalau bicara siapa yang dirugikan, tentu PDIP, karena Jokowi kan kader PDIP tetapi punya skema sendiri. Yang diuntungkan Jokowi, dengan Prabowo, punya skema sendiri untuk bisa menjadikan Gibran sebagai cawapres,” jelas Ujang.
Meski begitu Ujang mengingatkan, dalam politik selalu ada kemungkinan. Skema yang ada bisa berubah, dan masing-masing menemukan kesepakatannya.
Sebelumnya, Gibran, anak presiden Jokowi dan Walikota Solo, tidak diundang dalam pertemuan ‘para senior’ PDIP di Semarang. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai keharmonisan PDIP dan trah Jokowi.
Sebagai ‘petugas partai’, Jokowi tidak 100% mendukung Capres PDIP Ganjar Pranowo. Hubungan yang dibangun dengan Prabowo Subianto, menimbulkan banyak spekulasi, bahwa Jokowi tengah mengamankan legacy-nya kepada Prabowo.
