Proyek IKN: Spekulasi Terbesar Tentang Masa Depan Indonesia?

Daftar Donatur Palestina

Hajinews.id – Proyek Ibu kota Nusantara (IKN) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur merupakan proyek impian besar yang kontroversial.

Milestone ini diharapkan dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2045 sebagai proyek pilar Presiden Joko Widodo untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi jumlah penduduk serta kemacetan lalu lintas.

Presiden Joko Widodo optimistis dengan obsesinya terhadap megaproyek IKN. Pasalnya, dia yakin proyek tersebut akan membuka peluang bisnis dan investasi di Indonesia.

Dalam Konferensi di Singapura yang diselenggarakan Juli silam, Jokowi turut menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di IKN sebagai “kesempatan emas.” Bahkan, Beliau meyakinkan penanam modal bahwa projek ini tetap “akan berjalan dengan aman”, meski siapapun yang memenangkan Pemilu 2024.

Bagaimanapun juga, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa akan cukup berat dalam merealisasikan pemindahan ibu kota.

Pemerintah Indonesia membidik untuk merelokasi mencapai 1,9 juta orang ke IKN pada 2045, dengan 118-180 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) turut berpindah, melansir Indonesia.go.id.

Melinda Martinus, Peneliti ISEAS, memandang besar kemungkinan rencana ini akan gagal, karena proyek ini masih dalam tahap awal. Untuk menarik masyarakat datang, Martinus menambahkan perlu adanya “infrastruktur yang kuat, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana.”

Persoalan Pendanaan

Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Namun, pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari total dana yang dibutuhkan, menurut situs resmi proyek tersebut.

Prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden dan kantor wakil presiden, menurut Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN), rincian rencana pembiayaan dari menunjukkan APBN akan berkontribusi Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Di sisi lain, Jokowi berharap lain dengan 80% pendanaan akan berasal dari investor asing.

Kendati demikian, terdapat keraguan dana asing untuk menyalurkannya ke proyek tersebut. Hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan perkembangan proyek, kata para peneliti kepada CNBC International.

Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, jika pemerintah tidak dapat memberikan bukti kelayakan IKN dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut. Kekhawatiran utama datang dari perbedaan arah pada pemerintahan baru yang mulai menjabat tahun depan, kata Ju Ye Lee, ekonom di Maybank Investment Banking.

Dan lagi, Pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi memprioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur.

Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun tersisa hanya 1,9% PDB tahun lalu, menurut laporan Maybank.

Para peneliti yang berbicara kepada CNBC International mengatakan bahwa dengan kurangnya visibilitas mengenai keberhasilan proyek tersebut, pemerintah mungkin harus meningkatkan pendanaannya menjadi lebih dari 20%.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan meningkatkan investasi hingga lebih dari 20%, Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi di Badan Ibu Kota Nasional Nusantara, mengatakan hal tersebut bukan bagian dari diskusi saat ini.

Halaman: 1 2 3